GRESIK, BANGSQONLINE.com - Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mendesak Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) dr. Ummi Khoiroh, tak tinggal diam soal adanya temuan beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kualitasnya dinilai tak layak konsumsi yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme.
"Saya rasa Kadinsos sudah tahu persoalan ini. Sudah baca di surat kabar maupun media sosial (medsos). Sebab, persoalan tersebut banyak dimuat media massa. Karena itu, saya minta Kadinsos jangan tinggal diam. Saya mendesak Kadinsos turun. Bentuk tim investigasi untuk mengusut persoalan tersebut," ucap Abdul Qodir saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Selasa (18/1/2022).
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Abdul Qodir mengaku miris saat mendapatkan informasi adanya beras BPNT tak layak konsumsi di Desa Morowudi. Menurutnya, fisik beras tersebut tak memenuhi kriteria yang disyaratkan.
"Makanya, saya mendesak Kadinsos bentuk tim untuk mengusutnya. Jika benar ada penyelewengan harus diusut tuntas," pintanya.
"Namun sebaliknya, jika ada kejadian ini (beras BPNT), kemudian dinsos tak turun, maka patut dipertanyakan, ada apa dengan dinsos. Apa dinsos ada connecting?," sambung Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik ini.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, pihaknya mengaku telah meminta Komisi IV untuk memanggil Kadinsos dan penanggungjawab penyaluran BPNT.
Menurut Qodir, program BPNT sangat bagus untuk membantu masyarakat kurang beruntung. Namun praktik di lapangan, banyak komoditi yang diberikan kepada KPM, tak memenuhi syarat seperti diatur oleh Kemensos.
Ia kemudian mencontohkan soal e-Warong sebagai toko atau tempat penyalur BPNT, yang dinilainya hanya formalitas. "Banyak kami temui di lapangan keberadaan e-Warong hanya sebagai syarat administratif," ungkapnya.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Abdul Qodir juga menyinggung kuantitas komoditi yang diterima KPM. Sebab, dari uang Rp 200 ribu yang diterima tiap-tiap KPM, komoditi seperti beras, telur dan komoditii lain, yang diterima setelah ditotal rata-rata hanya ketemu kisaran Rp 170-175 ribu.
"Semua itu terjadi karena banyak tangan, sehingga terjadi penyusutan dari pagu bantuan Rp 200 ribu per KPM," bebernya.
Karena itu, pihaknya berharap dinsos melakukan perbaikan sistem penyaluran BPNT agar tak merugikan KPM. Ia juga meminta komoditi untuk BPNT diambil dari hasil pertanian di Gresik seperti beras, buah, sayur, telur, dan komoditi lain.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
"Saya pikir komoditi seperti beras di Gresik lebih dari cukup. Sebab, Gresik selalu surplus beras setiap panen. Termasuk telur, buah-buahan, sayur juga banyak dari hasil tanam dan budi daya masyarakat. Itu akan lebih menguntungkan petani kita juga," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News