Pupuk urea jenis ZA yang akan diselundupkan di Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Satreskrim Polres Tuban menggagalkan upaya penyelundupan pupuk bersubsidi seberat 9 ton. Tanpa dilampiri dokumen resmi dari pemerintah, pupuk urea jenis Zvavelvuure Ammonium ZA (ZA) itu diangkut menggunakan truk.
Berdasarkan pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang sopir berinisial Z beserta kernetnya T dan truk bernopol N 8285 UB dengan muatan ratusan sak pupuk bersubsidi. Kapolres Tuban, AKBP Darman, memastikan hal tersebut.
Baca Juga: Gelar FGD Bersama Polres, Kemenag Tuban Serukan Pilkada Damai Tanpa Hoaks dan Politik Identitas
"Pelaku membawa pupuk bersubsidi tanpa izin dari wilayah Madura untuk dijual di Tuban," ujarnya saat konferensi pers di Mapolres Tuban, Rabu (2/2).
Darman mengungkapkan, kejadian itu bermula dari informasi masyarakat yang melihat sebuah truk pengangkut pupuk bersubsidi dengan melintas di wilayah Tuban. Setelah diselidiki, sopir truk tidak mampu menunjukkan dokumen resmi dari pemerintah.
"Dari keterangan sopir, pemilik pupuk ini dari Pamekasan. Tersangka tidak kita tahan dan hanya wajib lapor karena ancaman hukumannya 2 tahun," ungkapnya.
Baca Juga: Penyidik Satreskrim Polres Tuban Mulai Periksa Korban Dugaan Penggelapan Dana BMT AKS Bancar
Pihak Polres Tuban belum mengetahui pupuk ilegal tersebut akan dikirim kepada siapa karena sopir truk menunggu komando dari pengusaha pupuk yang ada di Pamekasan. Kendati demikian, identitas pemasok asal Tuban dan pengusaha pupuk telah dikantongi oleh anggota.
“Kita terus mengembangkan kasus ini, pemilik pupuk sudah kita panggil tapi belum bisa hadir,” tuturnya.
Selanjutnya, pihaknya meminta kepada masyarakat yang mengetahui hal seperti ini segera melapor. Sebab, kelangkaan pupuk sering terjadi ketika masyarakat butuh.
Baca Juga: Gegara Pohon Pisang Rusak, Kakek di Tuban Nekat Bacok Tetangganya
"Kasihan petani, yang seharusnya pupuk ini terdistribusikan tepat sasaran, namun karena ulah oknum untuk mencari keuntungan sehingga terjadi kelangkaan di wilayah lain," kata Darman.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi jo pasal 4 dan 8, PERPU No.8 tahun 1962 tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan jo pasal 2, PERPRES No. 15 tahun 2011 tentang perubahan atas PERPRES No. 77 tahun 2015 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 30 ayat (2) PERMENDAGRI No.15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. (gun/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
