KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Puluhan orang yang berasal dari sejumlah LSM mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin (14/2). Mereka melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruang pimpinan.
Begitu mendatangi kantor DPRD, massa langsung menyegel ruang ketua dan dua wakil ketua DPRD. Penyegelan yang dilakukan dengan menempel stiker bertuliskan "Ruangan ini Kami Segel" itu juga dilakukan di ruang Fraksi PKB.
Baca Juga: Guruh Dilantik Jadi Anggota PAW DPRD Kota Probolinggo Periode 2024-2029
"Ruangan ini kami segel karena mereka sebagai wakil rakyat tidak becus kinerjanya. Mereka pengecut," ujar Wali Kota LSM Lira, Eko Prasetyo.
Aksi penyegelan tiga ruang pimpinan dewan itu nyaris ricuh. Sebab, salah satu orang staf sekwan sempat terlibat saling dorong dengan massa di dalam gedung DPRD. Beruntung, suasana ricuh itu langsung dapat diredam.
Baca Juga: Belasan Wartawan Datangi Kantor DPRD Kota Probolinggo, Ada Apa?
Eko menegaskan, aksi puluhan massa ini berkaitan dengan pemecatan 128 PTT RSUD dr Mohamad Saleh. "Kami datang ke sini karena rekomendasi hasil RDP Komisi III tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD," katanya.
Sayang, dalam aksi itu massa tidak menemukan satu anggota dewan pun. Informasinya, para wakil rakyat itu sedang melakukan kunker (kunjungan kerjanya).
Massa pun mengancam akan turun jalan besar-besaran jika DPRD tidak menggubris tuntutan mereka. "Hari Rabu lusa kita akan turun jalan besar-besaran," kata salah satu pembina LSM Lira, Achmad Saleh.
Baca Juga: 30 Anggota DPRD Kota Probolinggo Resmi Dilantik
Sementara itu, Sekwan DPRD Kota Probolinggo, Teguh Bagus, enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi di sela-sela aksi. Menurutnya, sekwan hanya melaksanakan tugas administratif, yakni menerima surat rekomendasi.
Tak puas menyegel sejumlah ruangan kantor DPRD Kota Probolinggo, massa selanjutnya mendatangi Mapolres Probolinggo Kota. Mereka ditemui Kapolres AKBP Wadi Sa'bani.
Baca Juga: Pj Wali Kota Probolinggo Serahkan Nota Keuangan ke Dewan
Dalam pertemuan itu, kapolres meminta massa gabungan LSM menunda aksi yang rencananya digelar pada Rabu (16/2) lusa. "Pada hari Rabu lusa berkaitan dengan hari tenang pemilihan kades (Pilkades). Jadi kami sarankan agar aksi itu ditunda," tandasnya. (ugi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News