SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sidoarjo menolak rencana pendirian sekolah negeri di wilayahnya. Sebab, keberadaan tersebut dianggap dapat mengancam eksistensi sekolah swasta di Kota Delta yang kini tumbuh semarak.
“Kami khawatir, nantinya sekolah negeri tersebut akan mengganggu sekolah swasta di Sidoarjo. Banyak sekali sekolah swasta di Sidoarjo, sehingga sudah tidak perlu lagi sekolah negeri. Tentunya untuk pembelajaran di Sidoarjo cukup memaksimalkan sekolah swasta yang ada. Tak perlu membentuk sekolah negeri baru,” kata Sekretaris BMPS Sidoarjo, Misbah, Senin (14/2).
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, menilai penolakan ini muncul karena pemerintah kurang maksimal menyelesaikan kesejahteraan maupun sarana dan prasarana sekolah swasta.
“Sejak take over SMA dan SMK ke provinsi di Sidoarjo tidak ada lagi insentif untuk guru. Maka ketika tumbuh SMA dan SMK negeri baru, tentu berimplikasi kepada pengurangan siswa swasta. Kalau sudah terjadi pengurangan siswa, maka berimplikasi pada kesejahteraan dan eksistensi,” ucap Anik.
Ia mengungkapkan, pemerintah memaksakan berdirinya sekolah negeri karena ada 50 persen sekolah swasta yang dianggap kurang sehat. Bahkan, sekolah yang dimaksud memiliki siswa di bawah 291 orang dan kategori sakit itu di bawah 60 orang, artinya negara wajib untuk hadir.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Anik berujar, bagaimana pun sekolah tidak boleh kurang sehat atau sakit. Tapi, tidak kemudian solusinya mendirikan sekolah negeri baru.
"Pendirian sekolah baru itu butuh biaya besar, tidak hanya bermodalkan tanah saja. Tapi butuh sarana prasarana, butuh SDM," kata Anik. (mdr/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News