Mendes PDTT Hadiri Rakornas Transmigrasi 2022

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi 2022 yang berlangsung selama tiga hari di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengimplentasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dengan mengandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim.

Gus Halim (sapaan akrab Mendes PDTT) menyebut kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2020 hingga tahun 2024, sebagaimana diamanatkan RPJMN, difokuskan pada revitalisasi kawasan transmigrasi, khususnya di 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional.

"Keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi ini, sudah pasti tidak bisa dicapai dan ditentukan sendiri oleh Kemendes PDTT, butuh kolaborasi dengan banyak pihak, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta," ujarnya, Rabu (9/3).

Menurut dia, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan tentang 'No One Left Behind'. Pada prinsipnya, lanjut Gus Halim, pembangunan harus bersifat inklusif tanpa satu orang pun yang tertinggal dalam aktivitas pembangunan dan Kemendes PDTT berkomitmen mendukung program yang ada dengan unsur lokalitas Desa.

"Upaya terpadu tersebut dikemas dalam SDGs Desa. SDGs Desa memiliki 18 tujuan dan 222 indikator sasaran yang mencakup aspek kewargaan, kewilayahan, serta kelembagaan desa," ungkapnya.

Bahkan, kata Gus Halim, peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya yang diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha, pemberian hak milik atas tanah, pemberian bantuan permodalan dan atau prasarana dan sarana produksi, fasilitasi pengurusan administrasi dengan badan usaha, peningkatan pendapatan, pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, pemantapan ideologi, mental spiritual, sosial, serta budaya. Ia memaparkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Kemendes PDTT yakni terkait revitalisasi persepsi tentang transmigrasi.

"Kita ingin, ada model transmigrasi ke depan lebih sesuai dengan kebutuhan jaman. Misal, transmigrasi tidak lagi dibekali cangkul dan sabit untuk mengolah lahan, tetapi bagaimana lahan itu dikelola dengan sistem teknologi dari hulu ke hilir, sehingga tertata dengan baik," paparnya.

"Kedua, yang menjadi perhatian bersama terkait transmigrasi adalah penyusupan-penyusupan radikalisasi. ketika gerakan ini mentok di daerah yang mapan, akhirnya gerakan ini menyasar pada daerah yang belum mapan yakni transmigrasi. Kondisi ini yang harus kita antisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang dan terdeksi sedini mungkin," tuturnya menambahkan.

Dalam Rakornas Transmigrasi 2022 ini selain dihadiri Pj Sekretaris Daerah Wahid Wahyudi yang mewakili Gubernur Jawa Timur, juga sejumlah peserta dari lembaga atau dinas yang membidangi ketransmigrasian di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi, kemudian peserta internal Kemendes PDTT dan Kementerian/Lembaga lain sebagai anggota dari Tim Koordinasi Perpres tersebut.

Adapun dalam Rakornas ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa PDTT dengan beberapa institusi, seperti menggandeng menggandeng Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) untuk pembinaan di wilayah transmigrasi, utamanya soal upaya menangkal deradikalisasi. Kemendes juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama dengan Fatayat dan Muslimat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Universitas Gadjah Mada (UGM). (nng/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News