JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemilu dipastikan tak akan diundur. Pemilu akan tetap digelar pada 14 Februari 2024. Pemerintah, DPR dan KPU sudah sepakat bahwa pemilu digelar sesuai jadwal. Yaitu 14 Februari 2024.
Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani saat berkunjung ke kantor PBNU di Jalan Kramat Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022)
Baca Juga: Menteri Rame-Rame Minta Tambah Anggaran, Cak Imin Rp 100 T, Maruar Rp 48,4 T, Menteri Lain Berapa T
"Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," kata Puan Maharani.
Menurut Puan, posisi DPR dalam menanggapi isu penundaan pemilu sudah final. Putri Megawati Soekarnoputri itu menegaskan bahwa jadwal Pemilu 2024 sudah disepakati bersama.
"Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024," tegas cucu Bung Karno itu.
Baca Juga: Hadiri Kampanye Akbar Luluk-Lukman di Gresik, Cak Imin akan Sanksi Anggota DPRD yang tak Bergerak
Pernyataan Puan Maharani itu mendapat respon positif dari para kiai dan aktivis NU. Wakil Ketua Umum Barikade Gus Dur, Sudarsono Rahman, mengapresiasi sikap politik Puan yang dianggap konsisten dengan konstitusi.
“Saya sangat mengapresiasi sikap politik Mbak Puan. Sebaliknya saya sangat menyayangkan sikap politik Muhaimin. Dia (Muhaimin) telah mempermalukan NU dan Gus Dur,” tegas Cak Dar, panggilan akrab Sudarsono Rahman - kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (15/3/2022) malam.
Baca Juga: Cak Imin Sebut Wasekjen PBNU Pengangguran Cari Kegiatan, Gegara Bela Gus Ipul soal Regenerasi PKB
(Sudarsono Rahman. Foto: dok pribadi)
Menurut dia, Muhaimin yang kali pertama mengusulkan penundaan pemilu sangat memalukan. “Gus Dur itu sangat menghormati konsitusi. Tak seenaknya mengubah jadwal pemilu hanya karena kepentingan pragmatis politik,” tegas mantan ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur itu.
“Muhaimin jelas-jelas mempermalukan NU dan Gus Dur karena dia selalu mengklaim representasi NU dan Gus Dur, tapi kelakuannya merendahkan ajaran dan sikap politik Gus Dur. Gus Dur itu pejuang demokrasi. Kalau politisi seperti Muhaimin mengusulkan menunda pemilu berarti menginjak-injak demokrasi,” tegas Cak Dar geram.
Baca Juga: Cak Imin Batal Maju Pilgub Jatim, Ini Penjelasan PKB
Menurut dia, manuver politik menunda pemilu sangat memalukan. “Itu bukti nyata politisi menghalalkan segala cara. Tidak konsisten, mencla-mencle. Semua diterabas untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Indonesia akan hancur, kalau begini terus,” tegas Cak Dar.
Seperti diberitakan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan penundaan Pemilu dua tahun. Cak Imin mengklaim bahwa usulan itu untuk merespon kalangan pengusaha.
Baca Juga: Ada Gerakan Dongkel Cak Imin dari Ketum PKB, Utusan Istana Temui Kiai-Kiai NU?
(Muhaimin Iskandar. Foto: jawa pos)
Dia berdalih, pengusaha ingin pertumbuhan ekonomi yang sedang menanjak setelah dua tahun mandek karena efek Covid-19 tak diganggu dengan ajang Pemilu 2024. Cak Imin juga mengklaim mayoritas warganet Indonesia menyetujui penundaan pemilu.
Usulan Muhaimin itu kemudian didukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Baca Juga: Tolak Jadi Menteri, Cak Imin Disebut Jajaki Maju Calon Gubernur Jatim
Namun belakangan manuver politik itu terbongkar. Ternyata tiga ketua umum parpol itu diduga melaksanakan “titah politik” Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (tim)
Ide tersebut - seperti dilansir Tempo.co - mendapat penolakan dari partai lainnya seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pimpinan koalisi pengusung Presiden Jokowi.
Jokowi sendiri tak secara tegas menolak isu tersebut. Dia hanya menyatakan akan tetap berpegang pada konstitusi. Padahal sebelumnya, saat isu periode kepemimpinannya, dia secara tegas menyatakan menolak.
Baca Juga: Lagi, Sentil PKB karena Tak Segera Terima Hasil Pilpres, Gus Ipul malah Puji Ketum Nasdem
Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran pemilu akan meleset dari jadwal yang telah ditetapkan. Pasalnya, hingga saat ini persiapan awal untuk menggelar pesta demokrasi itu belum juga dilakukan.
Jokowi belum melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru. Hal itu membuat DPR kemudian tak juga membahas anggaran Pemilu 2024. Padahal tahapan pemilu harus sudah dimulai 20 bulan sebelum Februari 2024 atau pada pertengahan tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News