SUMENEP (BANGSAONLINE.com) - Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sumenep rupanya tidak main-main. Buktinya, korps rompi hijau daun itu telah menindak sedikitnya 32 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat pelaksanaan operasi simpatik semeru tahun 2015. Penindakan itu disebabkan karena banyak anggota TNI yang melanggar Undang-Undang (UU) Lalu Lintas.
Puluhan anggota TNI 'nakal' itu berhasil dirazia berkat kerjasama antara pihak kepolisian Polres Sumenep dengan Pihak TNI Kodim 0827 Sumenep. Saat penindakan, Solres Sumenep melibatkan 6 petugas provos TNI, 1 petugas perwira TNI dan 4 petugas Sub Datasemen Polisi Meliter (Subdenpom) Cabang Sumenep.
Baca Juga: Polda Jatim Catat 229 Ribu Pelanggar Lalu Lintas dalam Operasi Simpatik Semeru 2017
"Operasi simpatik ini kami lakukan agar semua elemen termasuk TNI dan Polri bisa tertib berlalu lintas," kata Kasat Lantas Sumenep AKP Musa Bachtiar.
Operasi simpatik minggu kedua itu dipusatkan di tiga titik, salah satunya di Jalan Trunojoyo dan Jalan Dr. Soetomo, tepatnya Jalan utama menuju Kantor Kodim 0827 Sumenep. Dalam operasi kali ini yang menjadi target sasaran adalah pejabat Negara, terutama yang sedang menjalankan tugasnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Dikatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI 0827 Sumenep beberapa diantaranya adalah saat berkendaraan tidak memasang klik helm, tidak menyalakan lampu, serta sengaja memasang atribut meliter pada plat kendaraannya.
Baca Juga: Tekan Angka Laka, Polres Gresik Gelar Operasi Simpatik Semeru 2017
"Jika ditemukan ada yang pasang atribut di plat nomor kendarannya, maka kami melepasnya dan memberikan himbauan serta pembinaan," tambah Mantan Kapolsek Grek, Tuban itu.
Menurutnya, kegiatan serupa akan tetap dipertahankan kedepannya. Sebagai langkah kongkrit agar semua pejabat bisa tertib saat berkendaraan. Selain itu, operasi ini untuk meningkatkan kesadaran pejabat negara maupun masyarakat umum tentang akan pentingnya kesadaran berlalu lintas. Sehingga angka kecelakaan lalulintas lambat laun dapat dicegah.
”Kita mulai dari pejabat negara dulu, setelah kita akan operasi ini pada masyarakat umum, sehingga pejabat negara dulu yang memberikan contoh pada masyarakat tentang etika berlalu lintas,” pungkasnya.
Baca Juga: Operasi Simpatik di Bojonegoro untuk Menekan Angka Kecelakaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News