​BLT Tak Menyelesaikan Krisis Minyak Goreng? Bagaimana dengan Keputusan Sapujagad

​BLT Tak Menyelesaikan Krisis Minyak Goreng? Bagaimana dengan Keputusan Sapujagad Dahlan Iskan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ternyata penyelesaian kasus krisis minyak goreng belum selesai. Padahal Presiden Jokowi telah mengambil keputusan sapujagad. Tapi benarkah BLT juga bukan solusi yang tepat? 

Silakan baca tulisan wartawan kondang, Dahlan Iskan, di HARIAN BANGSA hari ini, 27 April 2022.  Di bawah ini saya turunkan secara utuh. Selamat membaca:

AWALNYA soal krisis minyak goreng ini saya anggap sudah selesai: lewat BLT (bantuan tunai langsung). Yang tidak mampu membeli diberi uang: Rp 300.000 untuk tiga bulan. Saya pun memuji putusan BLT-Migor itu.

Ternyata BLT bukan langkah pemungkas. Itulah yang membuat saya wow-wow-wow ketika melihat Presiden Jokowi membuat keputusan sapujagad. Dengan cara yang demonstratif: lewat rekaman video pendek itu –satu menit. Yang diucapkan beliau sendiri. Yang dirilis oleh Istana sendiri. Yang berisi kejutan besar: larangan ekspor total minyak sawit –''sampai minyak goreng di dalam negeri melimpah''.

Saya anggap itu keputusan sapujagad karena membereskan semua hal yang tidak bisa beres: DMO, PMO, HTE, dan peraturan apa pun sebelumnya.

Itu mirip ''doa pendek'' yang dianggap mengatasi semua aneka doa panjang yang macam-macam isinya: "Selamatkanlah kami dunia akhirat". Anda hafal bahasa Arabnya: Rabbana atina fid dunya hasanah... ".

Itulah yang di pesantren dikenal sebagai ''doa sapujagad''. Untuk apa memanjatkan banyak doa nan panjang kalau intinya bisa dibuat pendek seperti itu.

Untuk apa pula banyak peraturan kalau tujuannya bisa diatasi dengan satu putusan: larang ekspor!

Saya pun tersenyum dalam hati. Lantas, dengan keputusan sapujagad itu, bagaimana nasib BLT?

Terus?

Dihentikan?

Diminta kembalikan?

Jangan tanyakan itu pada rakyat. Jawaban rakyat Anda sudah tahu: harga migor turun, Yes! BLT turun, Yes!

Padahal kenaikan harga migor itu dianggap satu keniscayaan. Terjadi di seluruh dunia. Jumlah produksi minyak sawit kita –yang sudah terbesar di dunia– ternyata belum cukup. Kita tidak bisa lagi memperluas. Pemerintah sudah memutuskan moratorium sawit: lahan sawit tidak bisa lagi ditambah.

Maka biarkanlah harga naik. Kan sudah ada BLT. Tentu sifat BLT itu sementara. Bukan sampai harga turun –karena kelihatannya harga sulit turun.

Lalu, sementara sampai kapan?

Sampai pemerintah bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Khususnya yang berpenghasilan tetap: buruh pabrik, karyawan swasta, pegawai negeri, TNI-Polri, pensiunan.

Itulah yang disebut equilibrium baru. Itu bukan barang baru. Sejak dulu selalu terjadi begitu. Terutama setiap kali harga BBM dinaikkan. Harga naik itu biasa –kalau memang harus naik. Pendapatanlah yang harus disesuaikan.

Ini masih ada waktu dua hari –untuk sampai deadline yang diputuskan Bapak Presiden Jokowi tanggal 28 April 2022.

Baiknya larangan total ekspor itu tetap harus dilaksanakan. Dunia sudah tahu. Berita larangan ekspor minyak sawit itu jadi berita dunia. Yang dibaca dengan waswas. Terutama karena harga minyak goreng dari bunga matahari juga naik. Sampai 30 persen. Di Inggris. Juga di mana-mana. Penghasil minyak goreng bunga matahari terbesar di dunia lagi berduka: Ukraina.

Kita jaga warwah Presiden Jokowi kita. Ekspor harus dihentikan. Tepat seperti waktu yang digariskan. Pun kalau itu hanya untuk beberapa hari. (Dahlan Iskan)

Anda bisa menanggapi tulisan Dahlan Iskan dengan berkomentar http://disway.id/. Setiap hari Dahlan Iskan akan memilih langsung komentar terbaik untuk ditampilkan di Disway.

Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Berjudul Taruhan Draf

Muin TV

Pidatonya cuma 42 menit. Tapi akibatnya harga sawit terjun bebas. Dari 3.500 ke 2.000 per kilo. Kasihan agen pengumpul, sudah beli dari petani 3.000, pabrik nerima 2.000. Los 1.000/kilo. Kalo ekpor dilarang, sawit petani tidak terserap oleh pabrik, akhirnya busuk. Apa dampaknya? Anak sekolah gak bisa bayar. Kebanyakan, anak-anak petani sawit di Riau ini, sekolah/mondok di sekolah/pesantren yang mahal. Kalau harga sawitnya murah, otomatis orang tua susah untuk membayar spp anak2nya, yang bisa mencapai 2 jt/bulan.

Jokosp Sp

Menterinya orang partai Mas Rizky. Ketika masuk birokrasi dengan banyaknya aturan yang tidak sederhana jadi mempersulit kinerjanya. Tidak lincah lagi biarpun mereka eks orang profesional tadinya. Kepentingan politik lebih banyak bermain. Ditambah harus mengikuti pemimpin puncak partainya, harus setor rutin ke partainya. Belum harus mengembalikan uang saat pemilihan jadi anggota partai.

Rizky Dwinanto

Negara kok ribet amat ya? Katanya menteri-menteri itu orang pintar, tapi membuat kebijakan yang sederhana saja seperti gak bisa. Tinggal membuat aturan kenaikan pajak ekspor sekian persen jika harga CPO sekian. Jika harga CPO turun pajak turun. Lalu tambahan pendapatan pajak dipakai untuk subsidi minyak goreng seperti di Malaysia. Begini apa susahnya?

Fauzan Samsuri

Simak berita selengkapnya ...