Adhy Karyono bersama Gubernur Khofifah dalam suatu momen. foto: istimewa
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Teka-teki Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur definitif terjawab sudah. Sumber BANGSAONLINE.com di Jakarta menyebut nama Adhy Karyono sudah ditetapkan sebagai Sekdaprov pengganti Pj Sekdaprov Wahid Wahyudi yang memasuki masa pensiun.
Adhy Karyono adalah Staf Ahli Menteri Sosial RI Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial. Ia menyisihkan dua nama lain yang menjadi kompetitornya, Jumadi (Kepala Dinas Kehutanan) dan Nurkholis (Kepala Dinas ESDM). Tiga nama ini adalah nama yang dikirim pansel ke Tim Penilai Akhir (TPA).
Baca Juga: Masyarakat Keluhkan Tingginya Denda Tilang yang Dijatuhkan PN Tuban, Tertinggi Rp750 ribu
Pekan ini, pelantikan Adhy Karyono akan dilaksanakan. Rencananya pada Jumat, 15 Juli 2022 di Gedung Negara Grahadi. Sesaat setelah kepulangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dari Ibadah Haji.
Sinyal pelantikan itu menguat setelah Khofifah mempercepat rencana kepulangannya ke Tanah Air. Hal itu berdasarkan informasi Khofifah di akun instagram khofifah.ip. Semula orang nomor satu di Jawa Timur itu berencana pulang pada 23 Juli 2022, sesuai izin cuti dari mendagri.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim, Ali Kuncoro membenarkan rencana kepulangan Gubernur Khofifah pada Rabu 13 Juli 2022.
Baca Juga: Penyidik Satreskrim Polres Tuban Mulai Periksa Korban Dugaan Penggelapan Dana BMT AKS Bancar
"Inshalloh tanggal 13 pagi Bu Gub sampai Cengkareng," terangnya, Senin (11/07/2022) malam.
Dekan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdus Salam mengungkapkan tantangan Sekda Provinsi Jatim di tahun politik sungguh tidak mudah, kompleks dan juga rumit. Diperlukan kehati-hatian ekstra. Sebab bagaimanapun posisi sekda berada dalam wilayah irisan yang tipis antara sebagai birokrat politik dan birokrat profesional.
Karena itu, lanjut Surokim, memadukan dua kepentingan itu sungguh tidak mudah, butuh skill seni kepemimpinan politik tinggi. Konteks tahun politik juga menuntut dan membutuhkan kepiawaian dalam mengelola birokrasi dan bandul politik sehingga bisa selaras dan fungsional untuk kinerja pemprov.
Baca Juga: Warga Resah Kawasan GOR Tuban Marak Aksi Maling Motor dan Helm
"Apalagi ekspektasi masyarakat kian tinggi saat ini terhadap Sekda sebagai dirigen birokrasi pemprov agar selalu sesuai dengan perubahan lingkungan," tutur Surokim, Selasa (12/07/2022).
Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) itu menambahkan, tantangan disrupsi pada semua bidang khususnya bidang teknologi, regulasi dan juga lingkungan, jelas butuh responsivitas dan adaptasi tinggi serta cepat.
"Saya pikir itu tantangan yang penting untuk diberikan perhatian. Terlebih lagi konteks birokrasi lokal Jatim yang khas dan unik selalu butuh harmoni dan stabilitas," imbuhnya.
Baca Juga: Lewat Restorative Justice, Kejari Tuban Selesaikan Kasus Penganiayaan
Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2021 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu menilai tuntutan merespons perubahan super cepat dan kemampuan kepemimpinan publik sangat dibutuhkan oleh seorang sekda. Hal itu untuk bisa menjaga harmoni, keselarasan, dan stabilitas. Tentunya itu bukan manajemen yang mudah.
Surokim mengingatkan harmonisasi dengan legislatif itu salah satu yang perlu dijaga oleh Sekda. Menurutnya harus ada kerja sama dan kolaborasi yang efektif dan lebih berorientasi pada progresivitas dengan inovasi policy, sehingga daya manfaatnya tinggi untuk masyarakat Jatim.
"Paling tidak jangan terjebak pada komunikasi yang macet sehingga menjadi cikal bakal konflik. Harus bisa lebih cair dan komunikatif, serta lebih mementingkan semangat kolaboratif sebagai partner," ujar Surokim.
Baca Juga: 100 Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah FKis UTM Ikuti Pendidikan dan Pelatihan Paralegal
Alumnus Ponpes Darul Ulum Langitan, Tuban tersebut menjelaskan, manajemen birokrasi di era disrupsi pasca pandemi memang butuh kemampuan antisipasi tinggi dan cermat, serta kemampuan membaca kecenderungan untuk memperoleh daya saing.
"Hal yang penting diingat adalah menciptakan harmonisasi untuk meminimalisasi potensi gaduh. Saya pikir itu akan menentukan juga relasi dengan Parlemen Jatim sebagai partner eksekutif," pungkasnya. (mdr/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
