Suasana hearing antara komisi A DPRD Lamongan dan KPUD. (Haris/BANGSAONLINE)
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lamongan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak terus dipertanyakan.
Hal ini terlihat dari hearing yang dilakukan komisi A DPRD Lamongan (Selasa, 28/4/2015) yang memanas soal anggaran yang diajukan oleh pihak KPUD yang mencapai Rp 37 Miliyar.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, PDIP Lamongan Buka Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup
Suasana panas itu bermula saat anggota KPUD Lamongan diundang hearing di ruang komisi A. Tepatnya saat anggota KPUD, Dewi Malahatul Umah menyampaikan besaran anggaran yang dibutuhkan KPUD dalam menggelar Pilkada, Desember 2015 mendatang.
Dalam hearing ini, ketua Bidang Logistik KPUD Lamongan tersebut menyebutkan kalau besaran anggaran ini didasarkan pada asumsi jumlah calon kepala daerah yang akan maju.
"Asumsi kita dalam Pilkada nantinya akan ada lima calon, apalagi segala atribut kampanye ditangani oleh KPUD," ungkapnya.
Baca Juga: DPRD Lamongan Umumkan Pemenang Pemilukada 2015
Dalam penjelasannya, Dewi memberikan contoh mengenai Brosur yang harus dibagikan hingga ke tiap KK.
"Untuk ini, anggaran brosurnya mencapai Rp 2,5 Miliyar," jelasnya.
Tentu saja penjelasan dari KPUD Lamongan ini memicu pertanyaan mengenai partai politik yang mengusung calon bupati.
Baca Juga: 22 Desember, KPU Lamongan Tetapkan Bupati Terpilih
"Dari aturan Pilkada kan di Lamongan ada 2 parpol yang bisa mengusung sendiri calonnya, kok KPUD menyebut ada lima," ujar Siti Zulaikah dari PDIP.
Mendapat pertanyaaan ini, ketua KPUD Lamongan, Imam Ghozali menyatakan besaran dana tersebut diasumsikan pada calon Bupati.
"Memang selama ini ada dua parpol yang bisa mengusung sendiri namun ada peluang dimunculkannya Cabup dari partai gabungan dan Cabup Independent," jelasnya.
Baca Juga: Pilkada Lamongan: Paslon Fadeli-Kartika Klaim Raih 75 Persen Suara
Sementara itu, wakil ketua Komisi A, Ahmad Ansori memberikan masukan pada pihak KPUD perihal masih rendahnya rekrutmen anggota PPS dan PPK. "Dari penjelasan KPUD terkait rekrutmen PPK dan PPS, komisi A menilai masih rendah," ujarnya.
Oleh karena itu, politisi asal Gerinda ini mendesak KPUD untuk serius dalam mensosialisasikan rekrutmen PPK dan PPS. "Jika perlu disosialisasikan ke media massa," katanya.
Termasuk soal nilai jawaban ujian yang akan digelar oleh KPUD. "Transparan dan jangan sampai ada kesan KPUD mendapat titipan," tandasnya.
Baca Juga: Warga Lamongan Nyoblos, Dijaga 2.557 Aparat Keamanan
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menggelar pilihan kepala daerah, KPUD Lamongan mengajukan anggaran sebesar Rp 37 Milyar. (ais/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
