Suasana Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, angkat bicara terkait molornya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 di wilayahnya.
Ia mengatakan bahwa ada beberapa usulan di setiap komisi yang tidak terakomodir, baik anggota di Banggar (badan anggaran) serta banyak urusan wajib dan mendasar yang menjadi tanggung jawab pemerintahan (eksekutif dan legislatif).
Baca Juga: Warga Pandaan Jadi Korban KDRT WNA Australia, Penasihat Hukum Keluhkan Kinerja Polres Pasuruan
“Kita sampaikan ke tim anggaran, masih banyak usulan yang belum terakomodir, contoh bidang kesehatan, honor tenaga kesehatan, infrastruktur, blangko KIA, kalau soal usulan lain yang tidak penting, tak terakomodir gak masalah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (22/8/2022)
"Seperti soal kekurangan anggaran kesehatan bagi warga miskin yang mencapai Rp4,9 miliar, anggaran perawatan jalan dari APBD Induk 2022 sebesar Rp11 miliar yang sudah habis. Bagaimana dengan nasib jalan-jalan di Kabupaten Pasuruan, jalan protokol baik wilayah industri atau wisata yang rusak? Apa dibiarkan begitu saja tidak di tangani? Apa menunggu demo dari masyarakat atau viral di media baru ditangani pemerintah, ini kan tidak bagus," paparnya menambahkan.
Sementara itu, Ketua Komisi IIV DPRD, Shobih Asrori, menganggap kurangnya anggaran jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmaskin) tahun ini senilai Rp4,9 miliar wajib dipenuhi pemerintah daerah setempat. Sebab, hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Pasuruan untuk mendapat pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Persiapan Persekabpas Hadapi Liga Nusantara, Exco PSSI Rapat Bersama Klub Anggota Askab
"Jangan sampai ada warga miskin di Kabupaten Pasuruan yang tidak dilayani di Puskesmas gara-gara kekurangan. Anggaran untuk kekurangan anggaran di bidang kesehatan InsyAllah akan di penuni tahun ini, kita sudah sampaikan saat rapat Banggar dan Tim Anggaran kemarin,“ kata Shobih.
Terpisah, Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, menyebut pembahasan yang dilaksanakan hari ini memang sudah ada titik terang dan beberapa persoalan yang menyebabkan molornya pembahasan sudah mendapat tanggapan. Ia menilai, masih butuh pembahasan lebih lanjut soal berapa porsi alokasi anggaran.
“Pada prinsipnya orientasi yang dipikirkan oleh legistalif adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan dan ada komitmen dan dukungan dari pemerintah serta mau mendengarkan aspirasi keluhan masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD,“ ucap Najib.
Baca Juga: Uniwara Pasuruan Resmikan Unit Layanan Disabilitas
Menurut Plt Sekda Kabupaten Pasuruan, Akhmad Khasani, pembahasan KUA-PPAS dan KUPA perubahan 2022 masih berjalan dan komunikasi dengan Banggar masih berlangsung
“Contoh untuk kekurangan anggaran kesehatan akan diupayakan, sudah ya mas saya gak konsen, tak kirim WA dulu,“ tuturnya saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com. (hab/par/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
