Rencana Kenaikan Harga BBM, Wabup Gresik Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir menjelaskan, inflasi dan deflasi merupakan 2 hal yang pasti terjadi di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Karena itu, diperlukan kanal yang terprogram dengan baik.

"Inflasi bisa disebabkan karena permintaan harga pasar yang tinggi. Di sisi lain juga bisa meningkatkan ekonomi pada pelaku usaha dari petani nelayan maupun UKM dan UMKM jika mitigasi dilakukan secara tepat dalam pengendaliannya," katanya.

Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait diharapkan dapat membuat inovasi serta langkah-langkah yang strategis dalam pengendalian inflasi daerah ini.

Dandim 0817 Gresik Ahmad Saleh Rahanar menyampaikan bahwa terkait pengendalian inflasi, menurutnya dibutuhkan kerja sama antar daerah, antar OPD. "Operasi pasar juga sangat diperlukan dalam pengendalian inflasi daerah di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik," pungkasnya.

Sedangkan Wakapolres Gresik Kompol Ari Galang Saputra menyampaikan, dari segi presisi keamanan yang sudah dipetakan di wilayah Kamtibmas Polres Gresik terkait isu kenaikan harga BBM berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok lainnya.

"Satgas pangan terus bergerak dalam pemantauan harga pokok di Kabupaten Gresik, serta pemantauan kepada kelompok-kelompok terorganisir yang disinyalir akan melakukan penolakan terkait adanya kenaikan harga, baik BBM maupun bahan pokok," terangnya.

Hadir juga dalam rakor, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Kepala BPS Kabupaten Gresik Satriyo Wibowo, Kepala Cabang Divisi Bulog Regional Surabaya Utara Nara, Ketua Pengadilan Negeri Gresik Agus Walujo Tjahjono, Sekretaris Daerah Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, para asisten sekda, staf ahli bupati, kepala OPD, pimpinan BUMD, serta camat se-Kabupaten Gresik. (hud/ari)