Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak di masyarakat, untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi serta berkolaborasi.
"Perlu ada kolaborasi dan sinergitas, dalam hal ini pemerintah daerah (Pemkab Sidoarjo) dengan pemerintah pusat terkait dampak kenaikan harga BBM. Karena kenaikkan harga BBM itu menyangkut hajat hidup masyarakat, jika ada persoalan atau dampak dari kenaikan BBM jangan sampai ada saling lempar tanggung jawab," ujarnya, Selasa (6/9/2022).
Ia berharap, pemerintah daerah mengambil langkah strategis dalam penggunaan APBD pascakenaikan harga BBM. Pemkab Sidoarjo, kata Adam, harus memprioritaskan peningkatan anggaran untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, karena tiga hal ini dianggap sangat penting selain infrastruktur di Kota Delta.
"Pemkab Sidoarjo harus Pro-Poor Budgeting dalam APBD. Pro poor budgeting merupakan kebijakan anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar kami instruksikan di DPRD Sidoarjo berperan untuk mengawal atau intervensi anggaran APBD Pemkab Sidoarjo harus benar-benar pro-poor kepada masyarakat," paparnya.
Menurut dia, peningkatan anggaran untuk bidang pelayanan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) harus ditingkatkan pemerintah daerah. Hal ini tentu dimaksudkan sebagai wujud pemerataan sekaligus mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sidoarjo.
"Pelayanan fasilitas kesehatan dan JKMM yang sudah ada harus terus ditingkatkan, dan tentu harus menjadi salah satu prioritas Pemkab Sidoarjo pada P-APBD tahun 2022 dan APBD 2023," ungkapnya.
Selain Kesehatan, Anggota DPRD Jatim Komisi E ini juga berharap peningkatan anggaran di bidang pendidikan.
"Terkait bidang pendidikan, Pemerintah Daerah harus mengedepankan skala prioritas penggunaan APBDnya, dengan mengutamakan gedung sekolah yang kondisinya rusak berat untuk segera dilakukan perbaikan. Kemudian sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh sekolah juga harus diakomodir, siswa dengan kondisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah harus diperhatikan, jangan sampai ada anak putus sekolah di Sidoarjo akibat kurang biaya," urai Adam.
Adam menambahkan, jika saat ini pemerintah mengedepankan kualitas serta relevansi pendidikan agar peningkatan mutu pendidikan dapat merata di semua daerah kota hingga desa. Termasuk peningkatan kualitas guru dan proses pembelajaran di Sekolah.
"Permasalahan kesejahteraan guru, guru honorer yang belum diangkat sebagai PNS atau ASN juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Karena masa depan bangsa sangat bergantung kepada guru," tuturnya.
Di bidang sosial, ia berharap ada program bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang belum tercakup PKH dan BPNT, pelaku UMKM skala mikro, buruh nelayan, buruh tani, dan masyarakat yang ter-PHK di lingkungan kerja.
"Di samping itu Partai Golkar sebagai Partai Pendukung Pemerintahan turut serta mengawal dan mengawasi pengunaan APBD Pemkab Sidoarjo. Terutama alokasi untuk bidang peningkatan Kesehatan, Pendidikan dan sosial bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, jangan sampai ada penyelewengan anggaran," pungkasnya. (cat/mar)
