Ribuan mahasiswa memadati Gedung DPRD Jember menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyerbu Gedung DPRD Jember, Selasa (6/9/2022). Mereka menyampaikan penolakan atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
Para mahasiswa itu berasal dari organisasi GMNI, HMI, PMII, KAMMI, IMM, LMND, dan KMHDI.
Davit, koordinator lapangan (korlap) aksi, menuding keputusan pemerintah menaikkan harga BBM disebabkan adanya pembengkakan alokasi anggaran untuk sektor energi.
"Per 3 September kemarin harga BBM dinaikkan. Hal ini kami lihat disebabkan oleh pembengkakan alokasi APBN untuk sektor energi, migas khususnya, membengkak sebesar 502 triliun rupiah, dari batas 152,1 triliun rupiah," terangnya.
Davit menganggap kebijakan menaikkan harga BBM merupakan akal-akalan perintah demi tercapainya proyek strategis nasional (PSN), khususnya pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah dinilai mencari dana pembiayaan dengan cara mencekik masyarakat.
"Ini merupakan tindakan sepihak yang menggunakan kacamata egosentris pemerintahan, agar dapat melanjutkan program pembangunan infrastruktur fisik," ucapnya.
"Tindakan ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil langkah yang bijak dalam persoalan defisit anggaran," tambahnya.
Lanjut dia, kebijakan menaikkan harga BBM akan membuat masyarakat semakin sengsara. Sebab, sebelumnya pemerintah juga menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan tarif dasar listrik (TDL).
"Ini menjadikan rakyat semakin sengsara," cetus Davit.
Menurutnya, yang harus diatur pemerintah seharusnya adalah kategori masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi. Sebab, selama ini BBM subsidi justru banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke atas.
"BBM subsidi tidak tepat sasaran. Jadi ada 80 persen masyarakat kelas menengah ke atas mengonsumsi BBM bersubsidi, dan selebihnya masyarakat kelas menengah ke bawah," ungkapnya.
Karena itu, Aliansi Cipayung Plus menuntut agar pemerintah membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM dan TDL. "Mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja BPH migas, memberantas pemburu rente," sebutnya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menunda PSN (proye strategis nasional) yang tidak berpihak kepada rakyat. "Alihkan kepada subsidi BBM dan segera bangun energi terbarukan. Lakukan reformasi perpajakan dan wujudkan pajak berkeadilan, mengajak masyarakat umum untuk mengawal kebijakan, dan kami mengecam represivitas aparat di ruang-ruang demokrasi," tutupnya.
Dalam aksi tersebut mereka menuntut untuk bertemu dengan Ketua DPRD Jember dan para ketua fraksi. Namun, mahasiswa hanya ditemui oleh Ketua DPRD Jember beserta wakilnya. Sedangkan ketua fraksi yang muncul, hanya dari Partai Kesejahteraan Sosial (PKS).
Aksi berakhir pasca DPRD menandatangani pakta integritas yang disuguhkan oleh mahasiswa, tanpa memberikan komentar. (yud/bil/rev)
