SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sampang berencana mengajukan Pansus terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014, yang dinilai banyak kejanggalan dan perlu di soroti dengan baik. Pendorong Pansus datang dari anggota Fraksi Hanura dan Gerindra.
Syamsul Arifin anggota dari Fraksi Hanura, sangat setuju bila DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang TA 2014. Alasannya untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Baca Juga: Pemkab Sampang Raih Opini WTP ke-6 Kali Beruntun
“LKPj Bupati ini sudah layak untuk dibahas di Pansus, karena banyak temuan-temuan yang perlu dikaji lebih dalam. Kalau tidak dan dibiarkan maka SKPD kurang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan anggaran kerja,” ucapnya usai rapat paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi dan Jawaban Bupati terhadap LKPj 2014, di gedung DPRD Sampang.
Syamsul mengungkapkan, sesuai temuan fraksi Hanura sebagai partai pengusungnya, selama ini hasil evaluasi kinerja SKPD masih perlu dipertanyakan. Seperti kegiatan proyek fisik berupa pembangunan jalan dan tebing, yang dilaksanakan PU Bina Marga dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) berlokasi di Desa Blu’uran Kecamatn Karangpenang.
“Pembangunan itu tidak lama dinikmati masyarakat kondisinya sudah rusak dan longsor. Meskipun masa pemeliharan masih ada,” jelasnya.
Baca Juga: Sidak ke Puskesmas Batulenger, Komisi IV DPRD Sampang Temukan Fakta Baru
Hal sama juga disampaikan Sohibus Sulton dari Fraksi Gerindra, yang mengaku akan menyampaikan empat poin penting terkait pandangan umum fraksi terhadap LKPj tersebut.
Diantaranya, ketidakjelasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PT GSM senilai 16 miliar. Kepemilikan lahan RSUD Sampang merupakan aset daerah, yang kini tidak tercatat dalam administrasi. Serta, anggaran kegiatan akhir tahun di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora), yang dikemas dengan acara sholawat untuk memperingati hari jadi Kota Sampang.
“Kami meminta data kepemilikan aset daerah baik yang sudah tercatat kepemilikannya maupun tidak. Karena kalau tidak ada transparansi dimungkinkan diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi soal anggaran kegiatan akhir tahun karena dalam Rancangan Kegiatan Anggran (RKA) 2014 tidak ada seperti itu,”tutur dia.
Baca Juga: Pemotongan Gaji GTT di Sampang, Ketua DPRD Minta Polisi Tetap Tangani Kasus Meski Laporan Dicabut
Bupati Sampang A Fannan Hasib, mengapresiasi langkah DPRD untuk membentuk pansus guna menelusuri temuan temuan fraksi yang sudah disampaikan. Namun sayang, ia tak mau ambil pusing terkait empat poin yang disampaikan Fraksi Gerindra.
“Silahkan bentuk pansus tidak ada masalah. Apa lagi ini kawajiban saya untuk menyampaikan LKPj,”tandasnya. (hri/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
