H. Musawwir, Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani DPRD Bangkalan.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani H. Musawwir meminta pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap kedua tidak ditunda untuk kedua kalinya. Bahkan, ia meminta pelaksanaan pilkades dipercepat ke bulan Februari atau Maret, dari yang sebelumnya dijadwalkan bulan Mei.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Pemkab Bangkalan untuk menunda pelaksanaan pilkades, mengingat alokasi anggaran sudah disediakan dan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) sudah ditetapkan.
"Ini ujian keseriusan Pemkab Bangkalan untuk menggelar pesta demokrasi rakyat di kelas paling bawah. Kika ditunda kedua kalinya, sebagai bukti Pemkab Bangkalan tidak serius. Jangan sampai Pemkab Bangkalan mencederai pesta demokrasi rakyat," ujar Politikus PKS ini kepada wartawan BANGSAONLINE.com melalui sambungan telepon, Senin (10/10/2022).
Menurutnya, jika pilkades dilaksanakan bulan Mei 2023, maka bisa berbenturan dengan tahapan pemilu 2024. Karena itu, sebagai antisipasi, Musawwir menyarankan pilkades dipercepat.
Karena itu, ia mengusulkan agar pelaksanaa pilkades dipercepat sebagai antisipasi keluarnya surat edaran (SE) dari Kemendagri terkait tahapan tahapan pemilu, yang biasanya ada klausul larangan menggelar kegiatan apapun selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024.
"Sebagai Anggota DPRD Bangkalan, sesuai tugas dan fungsi kontrol, saya berhak memberikan peringatan dini kepada eksekutif, karena DPRD memiliki pengawasan terhadap semua kegiatan eksekutif," cetus Politikus PKS ini.
Ia menyatakan, percepatan pelaksanaan pilkades juga disampaikan secara resmi di Pemandangan Umum (PU) Fraksi Keadilan Hati Nurani terhadap R-APBD 2023 pada Senin (10/10/2023).
"Jangan sampai suatu saat nanti penundaan pilkades kedua kalinya, dengan berdalih terbit SE Kemendagri dengan tidak diperbolehkan ada kegiatan semasa tahapan pemilu berlangsung," pungkasnya (uzi/rev)
