Gandeng Pemprov Jatim, Pemkot Kediri Optimalkan Peran PPID

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Menyadari pentingnya transparansi informasi, Pemkot Kediri terus berupaya mencapai keterbukaan informasi publik, sebab masyarakat berhak atas informasi yang benar.

Guna mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Kediri, dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) di Kota Tahu bersama Dinskominfo Jawa Timur memberi bimbingan teknis (bimtek) penguatan dan optimalisasi PPID, Kamis (10/11/2022).

"Upaya ini merupakan wujud tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut dikatakan, setiap orang berhak memperoleh informasi termasuk informasi dari Badan Publik," kata Kepala Diskominfo Kota Kediri, Apip Permana.

"Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa setiap badan publik sebagai institusi yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang dananya bersumber dari anggaran pemerintah wajib menyediakan informasi publik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya menambahkan.

Keterbukaan informasi publik, kata Apip, sangat penting karena masyarakat berhak atas informasi yang benar. Dengan keterbukaan informasi, mereka dapat berpartisipasi melalui pengawasan proses pembangunan dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah.

"Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menuju pemerintahan yang baik dan benar. Perlu sinergitas yang apik dari setiap OPD untuk mencapai keterbukaan informasi dan transparansi. Petugas PPID di masing-masing OPD juga membawa peranan penting demi mencapai hal tersebut,” tuturnya.

Acara ini juga turut dihadiri oleh pejabat PPID Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Andi Bagus Setiawan, sekaligus menjadi narasumber. Dalam kesempatan itu, Andi, mengupas mengenai pengelolaan PPID.

Bimtek penguatan dan optimalisasi PPID diikuti 40 petugas PPID dari masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Kediri. Mulai dari kelurahan, kecamatan, bagian, dinas, hingga perusahaan daerah. (uji/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News