GRESIK, BANGSAONLINE.com - KPU Gresik menggelar Sosialisasi Sinergi Penyelenggara, Pemerintah, dan Masyarakat Menuju Pemilu 2024 Berkualitas dan Bermartabat, Selasa (29/11/2022).
Kegiatan dengan mengundang para tokoh masyarakat (Tomas), menghadirkan nara sumber mantan Ketua KPU Gresik, Alimin, dan Asisten I Sekda Gresik, Suyono mewakili Bupati Fandi Akhmad Yani.
Baca Juga: Jika Temukan Kecurangan di Pilkada Gresik, Saksi Kotak Kosong Bisa Gugat ke MK
Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Gresik, Achmad Roni, dimoderatori oleh Komisioner KPU Bidang Sosdiklih dan Parmas, Makmun. Ia menyatakan, sosialisasi ini menyongsong pesta demokrasi mendatang.
"Menyongsong pemilu serentak tahun 2024, KPU Gresik sudah melakukan sejumlah tahapan," ucapnya.
Ia menuturkan, Pemilu 2024 sudah mulai tahapan sejak bulan Juni 2022. Tahapan dimaksud antara lain, verifikasi partai parpol (Parpol), dan pembentukan badan Ad Hoc. Yakni, pendaftaran dan penutupan panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Termasuk perencanaan daerah pemilihan (Dapil)," tuturnya.
Untuk itu, ia minta partisipasi masyarakat dalam mensukseskan gelaran Pemilu 2024.
"Saya yakin dengan bantuan masyarakt pemilu sukses," katanya.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Ia berharap partisipsi masyarakat dalam Pemilu 2024 banyak. Sehingga, diharapkan menghasilkan pemilu berintegritas.
"Saya minta dukungannya. Kalau salah tolong ditegur, diingatkan," tutupnya.
Sementara itu, Suyono menyatakan, Pemkab Gresik memiliki peran besar dalam membantu mensukseskan gelaran Pemilu dan Pilkada 2024.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Salah satu bentuk komitmen pemerintah mensukseskan gelaran Pemilu maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 adalah.
Pada APBD Gresik tahun 2023, alokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk KPU Gresik, dan Rp 21 miliar untuk Bawaslu.
"Kemudian, pada APBD 2024, alokasikan anggaran untuk Pilkada Rp 84 miliar untuk KPU, dan Rp 21 miliar Panwaslu," tutupnya.
Baca Juga: Satpol PP Gresik Gagalkan Pengiriman Miras asal Bali ke Pulau Bawean
Sosialisasi yang juga dikemas dengan dialog ini banyak pertanyaan menarik. Antara lain, masih maraknya money politic dalam pemilihan, politik identitas, calon yang tak berkualitas dan lainnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News