Gandeng Tomas, KPU Gresik Minta Masukan untuk Pemilu 2024

Gandeng Tomas, KPU Gresik Minta Masukan untuk Pemilu 2024 Ketua KPU Gresik, Achmad Roni, saat memberikan sambutan dalam sosialisasi. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - KPU menggelar Sosialisasi Sinergi Penyelenggara, Pemerintah, dan Masyarakat Menuju Berkualitas dan Bermartabat, Selasa (29/11/2022).

Kegiatan dengan mengundang para tokoh masyarakat (Tomas), menghadirkan nara sumber mantan Ketua KPU , Alimin, dan Asisten I Sekda , Suyono mewakili Bupati Fandi Akhmad Yani.

Baca Juga: Jika Temukan Kecurangan di Pilkada Gresik, Saksi Kotak Kosong Bisa Gugat ke MK

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU , Achmad Roni, dimoderatori oleh Komisioner KPU Bidang Sosdiklih dan Parmas, Makmun. Ia menyatakan, sosialisasi ini menyongsong pesta demokrasi mendatang.

"Menyongsong pemilu serentak tahun 2024, KPU sudah melakukan sejumlah tahapan," ucapnya.

Ia menuturkan, sudah mulai tahapan sejak bulan Juni 2022. Tahapan dimaksud antara lain, verifikasi partai parpol (Parpol), dan pembentukan badan Ad Hoc. Yakni, pendaftaran dan penutupan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

"Termasuk perencanaan daerah pemilihan (Dapil)," tuturnya.

Untuk itu, ia minta partisipasi masyarakat dalam mensukseskan gelaran .

"Saya yakin dengan bantuan masyarakt pemilu sukses," katanya.

Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Ia berharap partisipsi masyarakat dalam banyak. Sehingga, diharapkan menghasilkan pemilu berintegritas.

"Saya minta dukungannya. Kalau salah tolong ditegur, diingatkan," tutupnya.

Sementara itu, Suyono menyatakan, Pemkab memiliki peran besar dalam membantu mensukseskan gelaran Pemilu dan Pilkada 2024.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Salah satu bentuk komitmen pemerintah mensukseskan gelaran Pemilu maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 adalah.

Pada APBD tahun 2023, alokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk KPU , dan Rp 21 miliar untuk Bawaslu.

"Kemudian, pada APBD 2024, alokasikan anggaran untuk Pilkada Rp 84 miliar untuk KPU, dan Rp 21 miliar Panwaslu," tutupnya.

Baca Juga: Satpol PP Gresik Gagalkan Pengiriman Miras asal Bali ke Pulau Bawean

Sosialisasi yang juga dikemas dengan dialog ini banyak pertanyaan menarik. Antara lain, masih maraknya money politic dalam pemilihan, politik identitas, calon yang tak berkualitas dan lainnya. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Viral! Video Manusia Menikahi Kambing di Gresik, Bupati Mengecam: Jahiliyah!':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO