JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (6/12/22).
Predikat WBK tersebut merupakan anugerah yang keempat kalinya diterima UPT Bapenda Jatim selama empat tahun berturut-turut. Tahun 2019, predikat WBK diperoleh Bapenda Jatim melalui UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang (Kantor Bersama Samsat) dan tahun 2020 diperoleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk (Kantor Bersama Samsat). Sementara tahun 2021 predikat WBK diperoleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan (Kantor Bersama Samsat).
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Perolehan predikat WBK bagi Samsat Jatim merupakan pencapaian istimewa. Sebab di Indonesia, hanya Samsat di Jatim yang telah memperoleh predikat WBK. Predikat WBK ini diraih setelah melalui proses penilaian ketat berdasarkan kualitas pelayanan yang baik dan berintegritas. Terlebih perolehan predikat WBK tersebut telah mencapai empat kali selama empat tahun berturut.
Atas pencapaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek Badan Pendapatan Daerah menjadi lembaga yang mendapat predikat WBK dari Kementerian PAN-RB.
Di tahun 2022 ini, Pemprov Jatim merupakan satu-satunya pemerintah provinsi yang menerima penghargaan predikat WBK. Begitu pun untuk tingkat kabupaten/kota, penerima penghargaan WBK/WBBM mayoritas berasal dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu 20 unit kerja dari total keseluruhan 30 penerima unit kerja yang berasal dari kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
"Transparansi dan akuntabilitas merupakan kata kunci kita untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Sehingga ketika keduanya diintegrasikan, akan berdampak positif bagi pelayanan terhadap masyarakat luas. Kalau transparansi dan akuntabilitas terintegrasi secara baik, juga akan menghasilkan WBK," tutur Gubernur Khofifah.
Lebih dari itu, gubernur perempuan di Jawa Timur ini berharap perolehan predikat WBK juga menjadi pengungkit semangat anti korupsi bagi semua pihak di Jawa Timur.
Tak hanya kepada instansi pemerintah, orang nomor satu di Jatim ini juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Karena menurutnya, jati diri bangsa bermula dari setiap masing-masing individu.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
"Unsur terkecil ada pada diri masing-masing, kalau dalam diri setiap individu telah tertanam kejujuran maka akan terefleksi dalam setiap sendi kehidupannya, baik dalam di lingkungan kerja maupun di kehidupan sosialnya," pesannya.
Semangat anti korupsi juga selalu dan konsisten digelorakan oleh Mantan Kepala BKKBN RI ini, salah satunya adalah dengan menciptakan mars anti korupsi yang sempat dinyanyikan oleh paduan suara saat upacara peringatan Hari Guru, HUT ke-77 PGRI, dan HUT ke-51 Korpri di Halaman Gedung Negara Grahadi, kemarin.(dev/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
