SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim menyabet 5 penghargaan sekaligus dari Kemenpan RB. Secara langsung, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, menyerahkan penghargaan tersebut pada acara Penghargaan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Adapun sejumlah penghargaan yang diraih Pemprov Jatim yakni, Predikat A untuk Indeks Reformasi Birokrasi, Hasil Evaluasi SAKIP 2022, Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi untuk 1 (satu) unit kerja, TOP 45 inovasi pelayanan publik terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, serta TOP 3 Pemda Provinsi Penghargaan Kegiatan pemantauan dan Evalasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Samsat/ Bapenda.
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Jokowi Dikabarkan Batal Hadir Peringatan Otoda XXVIII di Surabaya
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
"Alhamdulillah, kali ini Pemprov Jatim menerima 5 penghargaan sekaligus dari Kemenpan RB. Saya harap prestasi dan capaian ini bisa dipertahankan bahkan konsisten ditingkatkan dan dimaksimalkan dari tahun ke tahun, dan menjadi pendorong untuk seluruh sistem, program, fungsi, dan layanan di Jawa Timur yang lebih baik," kata Gubernur Khofifah.
Ia pun mengaku bangga atas indeks reformasi birokrasi Pemprov Jatim yang baru pertama kali mengantongi predikat A atau sangat baik. Pasalnya, apresiasi itu merupakan kali pertama yang diperoleh Pemprov Jatim.
“Tahun ini Jatim mendapatkan pengakuan atas upaya percepatan reformasi birokrasi yang telah diupayakan. Ini adalah bukti bahwa seluruh jajaran Pemprov Jatim konsisten dalam bekerja di segala lini pemerintahan dan masyarakat pun merasakan hasilnya,” tuturnya.
Dalam indeks reformasi birokrasi kali ini, Pemprov Jatim mendapatkan nilai di atas 80,00. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, di mana Pemprov Jatim memproleh nilai 76,71 dengan predikat BB.
Capaian Indeks RB ini juga tercatat melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yaitu berkisar pada angka 77,76 - 78,71 atau predikat BB. Indeks RB ini merupakan salah satu dari sebelas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
Penilaian reformasi birokrasi ini dilihat dari beberapa aspek mulai manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komponen hasil menitikberatkan pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Opini BPK dan nilai SAKIP), Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan), Pemerintah yang bersih dari KKN (Indeks Persepsi Anti Korupsi), Kinerja Organisasi (Capaian kinerja, kinerja lainnya, survei internal organisasi).
“Kami memang berkomitmen kuat dalam melaksanakan good governance yang salah satunya diwujudkan dengan reformasi birokrasi. Seluruh instansi di Jawa Timur berkomitmen menghasilkan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat dan memberikan pelayanan yang penuh integritas,” kata Khofifah.
Sementara Program Pengembangan EKOnomi Masyarakat berbasis Pesantren (EKO-TREN) dengan Konsep One Pesantren One Product (OPOP) yang digagasnya meraih Top Terpuji 45 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KIPP 2022.
