Pemprov Jatim Sabet Penghargaan Indonesia Halal Industry Awards 2022 Kategori Best Province

“Kemudian kami juga terus mendorong peningkatan jumlah SDM industri halal, baik auditor halal, penyelia halal, pendamping PPH dan sebagainya yang didukung dengan pengembangan sistem informasi produk halal (SIPAHALA). Sistem ini mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, dan layanan pendampingan halal,” katanya.

Pembangunan ekosistem industri halal ini sendiri sudah dimulai dengan pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Safe and Lock di Sidoarjo yang telah mendapatkan surat keterangan dari Kemenperin Nomor: 373/KPAAII/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Kawasan Industri Halal pertama yang ada di Jatim.

KIH Safe and Lock Sidoarjo ini memiliki luas lahan 148 Ha, dan saat ini telah terdapat 39 tenant. Kawasan ini merupakan halal eco system untuk industri halal, terutama untuk produk IKM makanan dan minuman, kosmetik dan kesehatan. Juga menyediakan bahan baku halal untuk keperluan industri dalam memproduksi produk halal.

Di kawasan ini nantinya juga ada fasilitas penjamiman halal berupa tenaga penyelia halal, logistik dan pergudangan halal, pusat pelatihan halal, laboratorium uji produk halal, dan lembaga keuangan syariah.

Sebagai informasi, hingga akhir November 2022 terdapat 26.463 sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPJPH untuk pelaku usaha di Jawa Timur. Dimana dari jumlah tersebut sebanyak 96,85% merupakan produk makanan minuman. Selain itu juga terdapat 38 Halal Center yang memberikan pendampingan terkait jaminan produk halal dan fasilitasi sertifikat halal bagi IKM.

Hal ini selaras dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikat halal secara bertahap bagi produk makanan minuman sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, pengembangan industri halal tentunya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi syariah. Untuk itu, Pemprov Jatim juga terus melakukan pengembangan ekonomi syariah.

“Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing melalui ekonomi syariah,” katanya.

Upaya optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah ini salah satunya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/759/KPTS/013/2022 tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.

“Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Timur merupakan wadah untuk mendorong sinergitas dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur,” pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat 8 kategori yang diberikan pada penghargaan IHYA Tahun 2022 yaitu Best Halal Inovation, Best Halal Impact Initiative, Best Halal Supply Chain, Best Small Industry, Best Halal Industrial Estate, Best Export Expansion, Best Halal Program Support, dan Best Halal Financial Support. (dev/mar)