PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Jumlah warga Kabupaten Pasuruan yang masih belum memiliki jamban sehat masih cukup tinggi. Dari 22 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, baru 2 kecamatan yang telah dinyatakan open defecation free (ODF) atau bebas buang air besar (BAB) sembarangan. Yakni Kecamatan Tosari dan Kecamatan Tutur.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Sobih Asrori, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com usai rapat kerja dengan balitbangda dan dinas kesehatan, menjelaskan untuk mempercepat pengurangan desa-desa yang belum ODF, harus ada kolaborasi antara dewan dan pemkab.
Baca Juga: Unggul 3-0, Persekabpas Menang Walkover dari Persipani
"Hari ini kita mengundang dinas kesehatan, balitbangda, untuk mengatahui kondisi Kabupaten Pasuruan mana saja desa yang ODF dan yang belum ODF. Karena ODF ini terintegrasi pengurangan stunting," jelasnya politikus PKB ini, Selasa (1/3/2023).
Menurutnya, anggota komisi IV juga memberikan masukan agar program strategis yang telah dicanangkan bisa maksimal. "Pemerintah ngalor (utara), awak-awakan ngidul (kita mengusulkan ke selatan), kan gak pantas," sindirnya.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Pasuruan Mendadak Rombak AKD, Muchlis: Catatan Buruk Sepanjang Sejarah
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Ani Latifah enggan memberikan komentar soal masih tingginya warga Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki jamban.
"Wah, saya tidak komen dulu ya," jawabnya singkat.
Terpisah, kurang maksimalnya sanitasi di Kabupaten Pasuruan juga mendapat kritikan dari Pemerhati Lingkungan Lujeng Sudharto. Ia menilai Pemkab Pasuruan belum totalitas dalam mewujudkan ODF.
Baca Juga: Kunjungi TPQ Indar Parawansa Pasuruan, Khofifah Disambut Hangat oleh Santri dan Warga Sekitar
"Fakta tersebut bisa dilihat dari banyaknya desa yang masih belum berstatus ODF. Penanganan ODF masih parsial, hanya dibebankan pada OPD terkait, padahal perlu penanganan komprehensif," tuturnya.
Lujeng menyebut, dukungan anggaran dalam penanganan ODF yang disiapkan Pemkab Pasuruan tiap tahun relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah warga Pasuruan yang belum memiliki jamban.
Hal itu tentu berpengaruh dalam mewujudkan ODF. Ia mencontohkan pada tahun 2022 pembangunan jamban yang hanya 1.000 unit, dan tahun 2023 ini rencananya 1.230 unit. Sedangkan warga Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki jamban lebih dari 51 ribu lebih. (bib/par/rev)
Baca Juga: PMI Kabupaten Pasuruan Buka Layanan Dapur Umum untuk Masyarakat Terdampak Banjir
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News