Komisi III DPRD Gresik saat hearing dengan sejumlah OPD mitra, Kamis (10/3/2023) kemarin. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Gresik memanggil sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mitra untuk hearing, Kamis (9/3/2023) kemarin.
Anggota Komisi III Abdullah Hamdi mengungkapkan, hearing yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Eddy Santoso, agendanya mempertanyakan progres kegiatan tahun 2023. Termasuk, kondisi anggaran di masing-masing OPD mitra pasca adanya pengurangan belanja mulai 25-30 persen.
Baca Juga: Berhasil Terapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Pemkab Gresik Raih Penghargaan dari BKN
"Kami tanyakan progres kegiatan 10 OPD yang kami undang. Kami juga tanya anggaran pos apa saja yang dikurangi pasca adanya kebijakan pengurangan belanja hingga maksimal 30 persen," ucap Abdullah Hamdi kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (10/3/2023).
Di antara OPD yang diundang ialah dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR).
"Kami juga pertanyakan kembali piutang pembayaran proyek tahun 2022 sebesar Rp 12,5 miliar," jelas Anggota Fraksi PKB ini.
Baca Juga: Harapan Bupati Gresik di Musrenbang CSR 2025
Untuk piutang proyek yang sudah tuntas pekerjaan di tahun 2022 Rp 6,2 miliar. Sementara proyek yang belum rampung dikerjakan ada addendum (perpanjangan) hingga tahun 2023, Rp 6,3 miliar.
Dia lantas merinci sejumlah rekanan yang pekerjaannya di tahun 2022 belum terbayar (terutang). Jumlahnya 10 kegiatan. Yakni pembangunan Jembatan Klampok yang dilaksanakan CV Jaya Abadi dan selesai bulan 11 Oktober 2022, kurang bayar Rp666 juta.
Kemudian, pembangunan Jalan Panceng-Lowayu oleh CV Anjangsana Utama selesai 11 Oktober 2022, kurang bayar Rp382 juta. Pembangunan peningkatan Jalan Sidayu-Randuboto l dengan pelaksana CV Prima Engineering selesai 18 November 2022, kurang bayar Rp473 juta.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Labkesmas Tahap I Dinkes Gresik Rampung
Lalu, pembangunan Jembatan Banjarsari oleh PT Tri Jaya Cipta Makmur selesai 23 Desember 2022, kurang bayar Rp461 juta. Pembangunan Jalan Dungus-Dampaan dengan pelakasana CV Permata Abadi selesai 27 Oktober 2022, kurang bayar Rp603 juta.
Selanjutnya peningkatan Jalan Pantenan-Bluri dengan pelaksana CV Tirta Arum, selesai 16 September 2022, kurang bayar Rp347 juta. Pembangunan Jalan Akses Waduk Sukodono oleh CV Suket Mas selesai 25 November 2022, kurang bayar Rp363 juta.
Pembangunan Longsoran Putri Cempo dengan pelaksana Madhawa Karya Indonesia selesai 3 Desember 2022, kurang bayar Rp1,121 miliar. Pengadaan Remalthon CPHMA tahap 5 di Workshop URC oleh PT Ketahanan Aspal Nasional sudah selesai 27 Desember 2022, kurang bayar Rp507 juta.
Baca Juga: Bagian Hukum Pemkab Gresik Gandeng YLBH FT Gelar Klinik Konsultasi Hukum
Terakhir, pengadaan material lapis pondasi agregat kelas B, terpasang Ruas Panceng, Weru- Bulurejo-Randegan, dan Balongpanggang-Dapet yang dilaksanakan PT Triplindo Transmix dan selesai 29 Desember 2022, kurang bayar Rp1,305 miliar
Abdullah Hamdi menyatakan dari hearing dengan DPUTR itu diketahui pembayaran piutang proyek Rp 12,5 miliar masih menunggu telaah bagian hukum untuk pergeseran perubahan nomenklatur APBD 2023.
"Kata DPUTR sudah di meja kabag hukum. Tinggal tunggu teken, kemudian dicairkan (dibayarkan) piutang itu," terangnya.
Baca Juga: 66 Rumah Warga Ujungpangkah Rusak, Bupati Gresik Beri Bantuan Korban Terdampak Angin Kencang
Dalam hearing itu juga diketahui di DPUTR ada pengurangan anggaran sebesar 9-12 miliar rupiah. "Anggaran itu seperti untuk belanja makan minum (mamin)," tuturnya.
Komisi III, tambah dia, jauh hari telah meminta kepada Bupati Fandi Akhmad Yani agar tidak mengurangi pos belanja fisik.
"Setelah kami cek, kami tanyakan ke OPD, untuk pos belanja fisik tak dikurangi. Ya kita lihat realisasinya," pungkasnya. (hud/ns)
Baca Juga: Bupati Gresik Sabet Penghargaan Kepatutan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
