Koordinator Aksi Lujeng Sudarto saat berorasi menuntut penyidik mengungkap aktor utama korupsi dana hibah Provinsi Jatim.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Momentum bulan suci Ramadhan tidak menyurutkan semangat pejumlah aktivis anti korupsi dalam menyoroti kasus penyelewengan dana hibah Provinsi Jatim di sejumlah kelompok masyarakat (pokmas). Baik di wilayah Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan.
Selasa (28/3/2023) sore tadi, puluhan aktivis meluruk Polres Pasuruan Kota di Jalan Gajah Mada Kota Pasuruan. Mereka menuntut kepolisian bersikap adil dan profesional dalam penanganan kasus korupsi dana hibah Provinsi Jatim.
Baca Juga: Kerap Difitnah soal Dugaan Korupsi, Gunawan HS: Bukti Nyata Sudah Banyak Dirasakan Masyarakat
Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi tersebut penyidik kepolisian sudah menetapkan tujuh tersangka. Mereka mayoritas adalah ketua pokmas. Sedangkan otak atau aktor kejahatan kasus korupsi dana hibah tersebut belum disentuh sama sekali oleh penyidik.
Menurut Koordinator Aksi, Lujeng Sudarto, mayoritas ketua pokmas ini hanya boneka. Mereka tidak memiliki latar belakang di bidang proyek/kontruksi, tapi hanya dipinjam nama untuk mencairkan bantuan.
Bahkan, dalam sidang di PN tipikor, terungkap bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan pokmas bersumber dari dana hibah Provinsi Jawa Timur atas satu perintah. Yaitu perintah Amin Suprayitno (AS) yang juga menjadi saksi. Majelis Hakim pun sudah meminta JPU untuk memeriksa kembali AS.
Baca Juga: Pjs Wali Kota Pasuruan Serahkan Penghargaan untuk Personel Polri dan Pelajar
"Penanganan kasus korupsi pokmas ini belum memenuhi unsur keadilan. Penyidik hanya menyentuh pelaku yang menerima duit kecil. Sedangkan desainer atau dalang dan penerima uang besar justru tidak disentuh sama sekali," kata Lujeng yang merupakan Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) tersebut.
Ia mencurigai ada ketidakhadiran hukum dalam kasus pokmas ini. Untuk itu, ia bersama aktivis lainnya turun jalan mendesak Polres Pasuruan Kota bekerja profesional.
"Saya kira penyidik Polres Pasuruan Kota impoten jika tidak berani menangkap dalang dan penerima aliran duit pokmas ini," cetusnya.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Dinas Abdul Halim Iskandar
Ia kembali mempertanyakan, mengapa dalam penanganan kasus korupsi itu yang ditangkap hanya ketua pokmas. "Apakah penegakan hukum hanya menyentuh pelaku kecil yang menerima duit recehan, sedangkan yang menerima duit gede melenggang bebas?" tegasnya.
Hal senada disampaikan Hanan, Ketua LSM Cinta Damai. Pihaknya meminta Kapolres Pasuruan Kota dan jajarannya menangkap aktor di balik kasus korupsi pokmas dana hibah ini.
"Saya minta Pak Kapolres menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa pun yang diduga ikut menikmati uang haram segara diproses," tegasnya.
Baca Juga: Laporan Dugaan Pungli Kades Karangkliwon Diduga Mandek
Dia meminta kepolisian berlaku adil kepada siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika memang ada keterlibatan oknum lain, harus disentuh dan harus bertanggung jawab.
"Saya juga kecewa, sebenarnya aksi hari ini diikuti sama istri tujuh terdakwa kasus pokmas. Tapi, mereka batal hadir. Saya curiga ada oknum yang mengintimidasi," sambungnya.
Sementara Imam Rusdian, Ketua LSM Cakra Berdaulat, mensinyalir ada permainan dalam proses peradilan di kasus bantuan ini. Ia menduga ada mafia-mafia yang bermain dalam kasus ini.
Baca Juga: Lujeng Sudarto Desak APH Percepat Penyidikan Kasus Penimbunan BBM
"Fakta kejadian yang ada saja. Yang tertangkap hanya krucuk-krucuknya saja, padahal yang berperan lebih banyak dibiarkan bebas begitu saja," ucapnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
