Koordinator Aksi Lujeng Sudarto saat berorasi menuntut penyidik mengungkap aktor utama korupsi dana hibah Provinsi Jatim.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Momentum bulan suci Ramadhan tidak menyurutkan semangat pejumlah aktivis anti korupsi dalam menyoroti kasus penyelewengan dana hibah Provinsi Jatim di sejumlah kelompok masyarakat (pokmas). Baik di wilayah Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan.
Selasa (28/3/2023) sore tadi, puluhan aktivis meluruk Polres Pasuruan Kota di Jalan Gajah Mada Kota Pasuruan. Mereka menuntut kepolisian bersikap adil dan profesional dalam penanganan kasus korupsi dana hibah Provinsi Jatim.
Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi tersebut penyidik kepolisian sudah menetapkan tujuh tersangka. Mereka mayoritas adalah ketua pokmas. Sedangkan otak atau aktor kejahatan kasus korupsi dana hibah tersebut belum disentuh sama sekali oleh penyidik.
Menurut Koordinator Aksi, Lujeng Sudarto, mayoritas ketua pokmas ini hanya boneka. Mereka tidak memiliki latar belakang di bidang proyek/kontruksi, tapi hanya dipinjam nama untuk mencairkan bantuan.
Bahkan, dalam sidang di PN tipikor, terungkap bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan pokmas bersumber dari dana hibah Provinsi Jawa Timur atas satu perintah. Yaitu perintah Amin Suprayitno (AS) yang juga menjadi saksi. Majelis Hakim pun sudah meminta JPU untuk memeriksa kembali AS.
"Penanganan kasus korupsi pokmas ini belum memenuhi unsur keadilan. Penyidik hanya menyentuh pelaku yang menerima duit kecil. Sedangkan desainer atau dalang dan penerima uang besar justru tidak disentuh sama sekali," kata Lujeng yang merupakan Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) tersebut.
Ia mencurigai ada ketidakhadiran hukum dalam kasus pokmas ini. Untuk itu, ia bersama aktivis lainnya turun jalan mendesak Polres Pasuruan Kota bekerja profesional.
"Saya kira penyidik Polres Pasuruan Kota impoten jika tidak berani menangkap dalang dan penerima aliran duit pokmas ini," cetusnya.
