MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Mutasi jabatan akhir pekan lalu diprediksi memburuk kerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Mojokerto. Ini ditilik dari sebelum rolling 130 jabatan digulirkan, proses serapan anggaran baru 30 persen, meski sudah menginjak triwulan kedua.
Ini belum lagi ditambah dengan perlunya penyesuaian staf di tempat kerjanya yang baru. Terlebih lagi, bergesernya kedudukan Wiwiet Febriyanto, Kabag Pembangunan yang merangkap posisi penting sebagai ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot setempat yang beralih menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata (Kadisporabudpar).
BACA JUGA:
"Kami sangat menyayangkan rendahnya penyerapan anggaran ini. Lantas apa saja kerja Satker selama ini," cecar anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Minggu (7/6).
Politisi Gerindra ini menyindir, selama ini Satker tidak ketiduran. "Kami berharap selama enam bulan terakhir mereka tak tidur," cetusnya.
Menurut Edwin, imbas dari keterlambatan ini sangat besar. Salah satunya adalah gagalnya pelaksanaan proyek PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) di akhir tahun. Selain itu, sempitnya waktu pelaksanaan membuat kuantitas proyek akan terabaikan karena rekanan dikejar waktu (deadline).
Soal minimnya serapan anggaran ini, Wali Kota Masud Yunus berpandangan lain. Mas'ud beranggapan bahwa penyerapan anggaran bukan tergantung individu dan tidak ada masalah dengan mutasi lalu.
"Serapan anggaran bukan tergantung individu tapi sistem. Kalau sekarang serapan anggaran baru 30 persen karena ini baru menginjak triwulan kedua. Memang demikian," jawab Wali Kota enteng.
Wali Kota berusaha meyakinkan bahwa semua sudah terschedule dengan baik. "Jadi gini, semua ada schedulenya. Kalau sekarang baru 30 persen nanti pada triwulan ketiga dan keempat serapan harus 45 persen-55 persen. Demikian berikutnya sampai habis akhir tahun," jawabnya.
Sebelumnya, Ketua ULP Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febriyanto tidak menampik lambannya serapan APBD.
Ia mengungkapkan, lambatnya penawaran pekerjaan kepada pihak ketiga ini lantaran terkendala penyiapan dokumen lelang dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). "Data sementara Rancangan Umum Pengadaan (RUP) baru mencapai 30 persen. Kendalanya ada pada SKPD yang belum banyak menyerahkan dokumen lelang," papar Wiwiet.
Calon Kadisporabudpar ini menandaskan, banyak SKPD yang meleset dalam mempersiapkan dokumen lelangnya. "Umumnya kepala SKPD telah memjadwal proses lelang hanya saja ada yang tidak tepat waktu," kata Wiwiet diplomatis.
Ironisnya, dari 30 persen berkas lelang yang sudah diunggah via website resmi milik pemda setempat belum ada yang menunjukkan penawaran proyek fisik berskala besar. "Untuk lelang fisik itu perencanaan dulu, baru setelah itu fisiknya yang dilelang," kilahnya.
Ia mencontohkan, saat ini sudah mengajukan penawaran tujuh dari delapan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD setempat, perencanaan proyek multiyears Graha Mojokerto Service City (GMSC) senilai Rp 700 juta, perencanaan pembuatan saluran air Jalan Gajahmada-Pahlawan senilai Rp 700 jita dan perencanaan manajemen konstruksi Pulorejo-Blooto Rp 840 juta. (yep/rvl)
Berita Terkait
