LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022, DPRD Gresik Beri 4 Rekomendasi ke Bupati

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022, Sabtu (29/4/2023).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, didampingi Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan, dihadiri langsung Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp 180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Ahmad Nurhamim yang didaulat sebagai juru bicara (jubir) DPRD Gresik membacakan rekomendasi. Ada empat rekomendasi yang diberikan DPRD Gresik kepada bupati atas LKPJ akhir tahun anggaran 2022.

"Setelah rampungnya pembahasan LKPJ bupati akhir tahun anggaran 2022, DPRD Gresik memberikan empat rekomendasi," ujarnya.

Adapun 4 rekomendasi dimaksud yakni peningkatan indeks pelayanan publik, penggalian potensi pendapatan daerah, perencanaan pembangunan infrastruktur dan inovasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

"Untuk rekomendasi infrastruktur sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026," tuturnya.

Menurut dia, keempat rekomendasi itu merupakan evaluasi kinerja bupati di tahun anggaran 2022 yang dilakukan tim anggaran (timang) Pemkab Gresik, badan anggaran (banggar) DPRD dan empat Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dengan OPD dan instansi mitra kerja.

Lebih jauh Nurhamim menyatakan, dalam LKPJ ini DPRD Gresik juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) yang dikelolah pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan benefit (keuntungan dan pendapatan).

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Karena itu, ia minta BUMD atau perusahan daerah (PD) yang dimiliki Pemkab Gresik, yakni PT Gresik Migas, Perumda Giri Tirta Gresik, dan PD Bank Gresik harus terus berinovasi dalam menjalankan kinerja.

"PD maupun BUMD Pemkab Gresik harus ada inovasi supaya benefit atau pendapatannya meningkat, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) naik," pintanya.

Ia juga menyinggung soal mal pelayanan publik (MPP). Ia meminta MPP ditempatkan di lokasi strategis agar masyarakat yang memanfaatkan mal untuk perizinanan maupun urusan administrasi bisa muda terjangkau.

Baca Juga: Satpol PP Gresik Gagalkan Pengiriman Miras asal Bali ke Pulau Bawean

Sementara itu, Bupati Gresik mengaku mengapresiasi empat rekomendasi dari DPRD atas LKPJ akhir tahun anggaran 2022.

Salah satunya, masih rendahnya potensi pelayanan publik serta rendahnya capaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB2P) pada pelayanan keuangan daerah.

"Terkait masih rendahnya capaian PBB2P, saat ini kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) sudah dilakukan sosialisasi. Sasarannya bukan lahan pertanian dan perikanan. Tapi difokuskan ke lahan industri, niaga, dan perdagangan. Ini menjadi catatan kami,” katanya.

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

Sementara rekomendasi soal infrastruktur, ia mengakui banyak keluhan masyarakat soal kerusakan jalan. Karena itu, pada tahun 2023 ini tengah gencar dilakukan perbaikan.

Atas rekomendasi itu, bupati minta kepada Kepala OPD agar segera menindaklanjuti.

"Empat rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi evaluasi kami. Untuk kedepannya agar OPD meningkatkan kinerjanya," tutupnya. (hud/mar)

Baca Juga: Di Pasar Baru Gresik, Khofifah Panen Dukungan dan Gelar Cek Kesehatan Gratis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News