Pj Sekda Sidoarjo ketika membuka acara di Pendopo Delta Wibawa. Foto: Ist
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Sidoarjo menargetkan mampu bebas Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar (BAB) sembarangan 100 persen di seluruh wilayah. Target itu dibarengi dengan komitmen meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka mengejar target verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS).
Pj Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadianto, menyebut percepatan ODF ini harus segera diterapkan di Kota Delta. Jika tidak segera tertangani, permasalahan tersebut akan menyebabkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya, seperti tingginya angka stunting di Sidoarjo.
Untuk mengejar 100 persen bebas ODF ini, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyamakan persepsi bahwa permasalahan ODF tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri.
"Sehingga perlu gerakan seluruh OPD, mulai dari desa hingga dinas," ujarnya saat acara Percepatan ODF Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Lokus Kabupaten Sidoarjo Sehat di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (25/5/2023).
Ia menambahkan, angka ODF Sidoarjo saat ini berada dalam posisi ke-34 dari jumlah 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Inilah yang menjadikan Sidoarjo harus bergerak cepat dalam penanganan bebas ODF dan mengurangi angka stunting.
"Rangking ke-34 ini harus segera kita tuntaskan, karena Sidoarjo sendiri saya rasa tidak pantas jika mendapatkan rangking ODF terendah nomor 4. Karena PAD Sidoarjo besar, APBD Sidoarjo juga besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sehingga butuh sinergitas dari berbagai pihak dan dalam acara ini saya harapkan bisa terpecahkan masalah dan solusinya," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Fenny Apridawati, menjelaskan angka stunting di Kota Delta naik sebesar 1,3 persen yang disebabkan karena angka ODF yang masih tinggi.
"Untuk menurunkan angka stunting sendiri, selain percepatan bebas ODF 100 persen, juga perlu menggalakkan kembali ASI eksklusif, dan seluruh kader kesehatan tiap daerah agar memantau ibu hamil di daerahnya masing-masing," ucapnya.
Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo ini menambahkan, upaya Sidoarjo untuk percepatan bebas ODF diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat melalui desa/kelurahan, menggerakkan sektor swasta melalui CSR dan membangun kesadaran masyarakat untuk mau membangun jamban sehat secara mandiri.
Berdasarkan data Dinkes Sidoarjo, masyarakat yang belum memiliki jamban sehat yang telah dilaksanakan oleh tim puskesmas bersama dengan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sebanyak 5.926 rumah belum memiliki jamban.
Jumlah desa yang sudah bebas ODF di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 201 desa dari total 352 desa, target untuk bisa verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional minimal 80 persen atau 281 desa. Sehingga masih terdapat kekurangan minimal 80 desa yang ditargetkan bisa bebas ODF pada tahun 2023. (sta/mar)
