Kemenkes Sebut Isu Hoaks Pengaruhi Capaian Imunisasi Nasional Masih Rendah

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di 11 Provinsi Indonesia masih di bawah target nasional.

Kesebelas provinsi yang dimaksud yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Kalimantan Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua dan Aceh.

Baca Juga: Jennie Comeback dengan Lagu ExtraL

Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes mengatakan berita bohong (hoaks) hingga isu halal dan haram produk vaksin menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses vaksinasi.

"Iya (benar) karena isu hoaks, serta isu halal dan haram (dari vaksin tersebut)", ujar Nadia pada Jum'at (26/5/2023).

Selain itu, Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) juga masih dalam tergolong rendah. Berdasarkan data Kemenkes, masih ada 17 provinsi di Indonesia yang di bawah target imunisasi nasional, dengan capaian tiga terendah yaitu Aceh, Sumatera Barat dan Papua.

Baca Juga: Drama Korea Terbaru ini Gagal Raih Popularitas Global

Selain itu, cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 8 provinsi belum mencapai target capaian 70 persen.

Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan seluruh bayi usia 0-11 bulan telah mendapatkan imunisasi lengkap, dengan target capaian pada trimester pertama sebesar 33,3 persen.

Nadia menyampaikan agar target berjalan dan capaian imunisasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pihaknya akan bekerjasama dengan banyak pihak.

Baca Juga: Deretan Film Indonesia yang Bikin Ngabuburit Makin Seru

"Kerja sama dan koordinasi dengan Kemendagri, Kemendes PDT, dan penggerak komunitas. Lalu (melibatkan) masyarakat dan kader posyandu", ujar Nadia.

Kemenkes akan membuat laporan imunisasi yang dapat dilihat secara real time, dengan tujuan pemerintah mampu melihat daerah mana yang masih tertinggal sehingga dapat ditangani secara cepat.

Capaian imunisasi akan menjadi indikator standar pelayanan minimum kabupaten/kota.

Baca Juga: Lagunya Dihapus dari Spotify, Band Sukatani Minta Maaf

"Kami juga mengajak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) swasta untuk bersama melakukan edukasi dan mendukung kegiatan posyandu", jelas Nadia.

(ans)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News