Gubernur Khofifah ketika memberi sambutan.
"Oleh karena itu pengawalan dari para bupati Walikota menjadi sangat penting dan ini menjadi semangat kita bersama. Mari kita jadikan E-purchasing sebagai legacy terutama bupati dan wali kota di Jatim," ungkapnya.
Menurut dia, legacy E-purchasing menjadi bagian yang sangat penting di Pemprov Jatim. Sebab, proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya digital ekosistemnya yang disiapkan, tapi pertumbuhan dari serapan produk UMKM bisa ditingkatkan.
"Bagaimana bangga buatan Indonesia bisa kita bangun seperti yang disampaikan kepala LKPP tadi bahwa produk China akhirnya menjadi kebanggaan bagi masyarakat China yang kemudian mendorong pertumbuhan tenaga kerja dan akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di China," tuturnya.
Dirinya pun berharap ketika sektor UMKM semakin banyak terserap pada pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur, maka setiap pertumbuhan di Jawa Timur akan memberikan ruang bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka.
"Semakin tumbuh semakin inklusif, semakin tumbuh semakin berkurang kemiskinan, semakin tumbuh semakin berkurang pengangguran dan semakin tumbuh makin meningkat kesejahteraan," serunya.
Lebih lanjut, gubernur menjelaskan saat ini juga telah hadir sistem katalog elektronik lokal. Untuk mendukung hal itu, Pemprov Jatim telah mengeluarkan 6 kebijakan terkait Katalog Elektronik Lokal. Diantaranya, menyederhanakan proses dan koordinasi antar perangkat daerah, sosialisasi secara masif kepada pengguna dan penyedia jasa, berkolaborasi dengan stakeholder terkait pemanfaatan katalog lokal. Selain itu, meningkatkan kinerja pengelola katalog elektronik lokal, pendampingan pemanfaatan katalog lokal secara daring dan tatap muka kepada perangkat daerah dan penyedia serta percepatan penyusunan telaah etalase produk.
"Hasilnya untuk katalog elektronik lokal sampai dengan saat ini sudah tayang pada sistem katalog sebanyak 93 etalase," ujarnya.
Ke depan, Pemprov Jatim akan membuat sistem katalog pekerjaan konstruksi sebanyam 16 etalase. Di antaranya ialah pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pekerjaan konstruksi bangunan gedung negara, pekerjaan konstruksi bangunan pendidikan, pekerjaan konstruksi pemeliharaan bangunan gedung.
Khofifah berharap penyediaan infrastruktur untuk pemerintah dan masyarakat disediakan dengan lebih cepat dengan tetap berpedoman pada prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Hal ini dilakukan karena selama ini pengadaan konstruksi biasanya sangat lama karena melalui tender. Melalui e-purchasing diharapkan bisa menjadi lebih cepat," pungkasnya.
Melalui capaian proses dan hasil dari e-katalog menunjukkan komitmen yang utuh dari pemerintah provinsi jawa timur dalam memenuhi amanat peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi
Koordinator strategi nasional pencegahan korupsi KPK RI Niken Ariati menegaskan, dalam rangka peningkatan transaksi melalui toko daring dan E-katalog (E-purchasing), KPK memiliki peran penting untuk melakukan monitoring sekaligus pencegahan korupsi.
"Kami mendorong bahwa dalam penggunaan e purchasing tidak hanya mendorong UMKM, namun juga turut mencegah korupsi. Metode purchasing yang powerfull mampu mendeteksi dan menindak korupsi di luar aturan secara digital sehingga rekam jejak kegiatan e purchasing langsung terekam," ujarnya.
Menurutnya, progres Jatim pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dalam penggunaan e-katalog dengan capaian pembelian barang mencapai 10 persen dengan pembelanjaan di bawah Rp 200 juta. Kemudian di Tahun 2023, e-purchasing Jatim sampai mei 2023 mencapai 9 persen. "Hal ini sangat progresif dibandingkan dengan provinsi lainnya," ungkapnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
