SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Enam Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Thailand diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Keenam pekerja migran tersebut diterima gubernur perempuan pertama Jawa Timur setelah menandatangani berita acara dari Setditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Didik Eko Pujianto di Lobby Tribrata Mapolda Jatim, Senin (26/6) malam. Turut mendampingi dalam momen itu Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto dan Kepala BP3MI.
Baca Juga: Polisi Bongkar Motif Janda Dibunuh Kekasih di Surabaya, Dipicu Surat Gadai Emas
Para PMI tersebut berasal dari Banyuwangi dan Jember. Diantaranya berinisial AS, ZR, MNI, AR S, TAS, M dan BP.
Usai menerima enam PMI, orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan upaya perlindungan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan juga Kementerian Luar Negeri RI serta BP3MI
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama bisa melihat saudara kita enam orang PMI korban TPPO sudah kembali ke Jatim dengan aman dan selamat. Tentunya, ini merupakan hasil kerja keras yang luar biasa baik oleh Kemenlu maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya jajaran Polda Jatim,” ujarnya.
Baca Juga: Sukseskan Program Presiden Prabowo, Polda Jatim Datangi Polres Pamekasan
Terkait TPPO, Gubernur Khofifah berpesan bagi masyarakat Indonesia yang akan bekerja di luar negeri agar memastikan proses yang dilalui sesuai prosedur. Dan jangan pernah mencoba secara tidak resmi atau non prosedural.
Ditambahkan, terdapat sejumlah langkah preventif yang perlu dilakukan dari skala kecil yakni di tingkat desa atau kelurahan dengan sinergi tri parthit antara kepala desa, lurah dengan bhabinkamtibmas dan babinsa. Terlebih, setiap masyarakat yang akan meninggalkan daerahnya dalam jangka waktu lama, tidak mungkin lepas dari laporan kepada kades dan lurah.
“Maka tiga ujung tombak di lini paling bawah, kepala desa/lurah, babinsa, dan babinkamtibmas menjadi sangat penting untuk terus melakukan monitoring terhadap pergerakan warganya. Terutama di desa-desa yang memang terkonfirmasi warganya ada kecenderungan untuk bekerja di luar negeri,” tandasnya.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Di akhir, mantan Menteri Sosial RI kembali menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur dan jajarannya, serta BP3MI atas kerjasama yang diciptakan dalam upaya menangkap para tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Terima kasih luar biasa kepada Kemenlu RI yang tanggap menangani kasus ini sehingga dapat dipulangkan.
“Selamat datang kembali di Jatim, mudah-mudahan selalu sehat dan Allah akan membukakan pintu pekerjaan yang baik bagi saudara saudara semua,” kata Khofifah.
Sementara itu, Didik Eko Pujianto selaku Sesditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, pihaknya tidak hentinya memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI). Dimana, hal ini sangat melekat bagi seluruh diplomat dan merupakan salah satu kewajiban moral untuk menjaga para WNI.
Baca Juga: PT Umroh Kilat Indonesia, Prioritaskan Beri Edukasi ke Para Jemaah
“Kami berterima kasih dengan Provinsi Jawa Timur karena memiliki concern perlindungan PMI yang bekerja di luar negeri. Kami tadi berdiskusi, betapa tidak mudahnya proses evakuasi,” terangnya.
Didik menambahkan, hal ini merupakan tantangan yang membutuhkan kerjasama antar seluruh lini. Dimana PMI yang menjadi korban kejahatan eksploitasi tidak hanya berada di Thailand namun di sejumlah negara diantaranya Kamboja, Filipina, bahkan Uni Emirat Arab (UEA).
“Jatim sebagai salah satu penyumbang PMI tertinggi kami harap memiliki concern tinggi untuk mengkampanyekan penyadaran publik terhadap perlindungan PMI. Ini cita-cita kita bersama,” tandasnya.(dev/git)
Baca Juga: Korban Tewas, Begal Perempuan di Surabaya Hanya Dikenakan Pasal Curat, Pengacara Beberkan Alasannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News