MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) Alun-alun Kota Mojokerto oleh Satpol pekan lalu terus menuai perlawanan. Penolakan tidak hanya datang dari PKL tapi juga dari beberapa pihak DPRD setempat.
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq menuduh penertiban itu tebang pilih dan sarat muatan politis. "Bicara masalah larangan Perda, kita tahu tidak hanya PKL Alun-alun yang melanggar namun tidak ditertibkan. Jangan mau, jangan hanya PKL Alun-alun saja yang dihabisi, sikat semua," cetusnya, Kamis (25/6).
Baca Juga: Gelar Temu Media, Pj Wali Kota Mojokerto Bahas Insiden Pantai Drini
Politisi PAN ini mengaku mencium indikasi politis dibalik penertiban PKL ini. "Di daerah itu (Alun-alun) PAN menang mutlak dan dihabisi. Kalau berani, sikat semua PKL yang melanggar. Tidak sulit untuk itu karena Mojokerto kota sarat PKL," ungkapnya.
Faruq mengaku kecewa dengan tindakan Satpol yang disebutnya tebang pilih. "Satpol PP jangan tebang pilih. Saya akan ikut mengawal penanganan masalah ini," katanya.
Ia mengharapkan, Pemkot memberi toleransi kepada PKL untuk berjualan sampai Lebaran. Alasannya, masyarakat dihadapkan persoalan kesulitan ekonomi akibat lonjakan harga sembako. "Kita maunya ada toleransi bagi warga untuk berjualan sampai Lebaran. Kasihan mereka terdesak ekonomi, biarkan mereka cari makan," pungkasnya.
Baca Juga: Korban Laka Laut Pantai Drini Tiba, Pj Wali Kota Mojokerto Turut Sholati Jenazah
Sebagaimana diketahui, petugas Satpol PP menggelar razia penertiban PKL yang mulai menjamur di sekitaran Alun-alun. Mereka direlokasi 250 pedagang ke kawasan Jalan Benteng Pancasila mulai bermunculan terutama jelang Lebaran ini.
Penertiban ini memicu gelombang aksi demo dari PKL bersama aliansinya. Mereka berdemo ke pemkot dan saat ini tengah dalam penyelesaian.
Kasatpol PP Kota Mojokerto, Mashudi menuturkan bahwa dasar penertiban itu adalah pengamanan perda. Kata ia, Alun-alun merupakan kawasan steril PKL. "Alun-alun merupakan kawasan steril PKL. Dan kita menjalankan tugas kita sebagai pengaman Perda," katanya.
Baca Juga: Segenap Jajaran Pemkot Mojokerto Turun Tangani Musibah yang Menimpa SMPN 7
Ia menolak dikatakan melakukan aksi tebang pilih dalam rangkaian penertiban ini. Sebab, katanya, ia tidak melihat tugasnya dalam wilayah politik praktis kecuali menertibkan PKL yang melanggar saja. (yep/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
