McDonald's dan KFC Tak Halal di Thailand, Laporan M Mas'ud Adnan dari Bangkok (2)

BANGKOK, BANGSAONLINE.com – Surat kabar HARIAN BANGSA edisi Senin 28 Agustus 2023 menurunkan berita cukup menarik sekaligus menyentak. Berita itu berjudul Majelis Syaikhul Islam Thailand: KFC dan McDonald’s Tidak Halal. Berita itu merupakan laporan perjalanan jurnalistik M Mas’ud Adnan, CEO HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE yang mengikuti pertemuan Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, dengan para ulama Majelis Syaikhul Islam fii Thailand, yaitu “MUI”-nya Thailand.

Koran HARIAN BANGSA yang banyak dibaca kiai dan warga NU di Jawa Timur itu terbit dalam dua platform, yaitu cetak dan digital (pdf).

Baca Juga: PIK 2 Dianggap Banyak Mudharat, MUI minta Pemerintah Cabut Status PSN

“Saya share ke kelompok strategis, Kemenag dan guru besar Indonesia, ” kata Prof Dr KH Abd Halim Soebahar, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama (MUI) Jawa Timur kepada BANGSAONLINE.com, Senin (28/8/2023).

Prof Halim Soebahar menilai, berita ini bagus untuk mengingatkan pemerintah (Kemenag, MUI dan lain-lain) yang lemah kontrol dalam sertifikasi halal. Karena ada indikasi produk-produk itu hanya halal ketika pertama mengajukan sertifikasi halal, tapi dalam proses produksi selanjutnya tidak halal, namun tidak terdeteksi, karena tidak ada pengawasan berkelanjutan.

“Ini kelemaharan fatal di Indonesia,” kata guru besar UIN Jember Jawa Tmur itu. Apalagi sekarang, tegas dia, ada self declar, semakin tidak menentu. Self-declare adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri.

Baca Juga: Kiai Asep Beri Reward Peserta Tryout di Amanatul Ummah, Ada Uang hingga Koran Harian Bangsa

Nah, berikut ini BANGSAONLINE.com memuat lengkap tulisan M Mas’ud Adnan di HARIAN BANGSA yang terus menjadi perbicangan publik. Selamat membaca:

Umat Islam di Thailand minoritas - sekitar 15 persen. Tapi para ulama yang tergabung dalam Majelis Syaikhul Islam fii Thailand atau Syaikhul Islam Office sangat profesional dan berintegritas. Majelis Syaikhul Islam adalah lembaga tinggi umat Islam yang punya otoritas untuk memberikan fatwa, termasuk mengeluarkan setifikasi halal terhadap makanan, minuman, kosmetik, obat-batan dan produk lainnya.

Baca Juga: Kedudukan Pers Sangat Tinggi dalam Undang-Undang, Wartawan Harus jaga Marwah Pers

Majelis Syakhul Islam identik dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia. Hanya saja kinerja Majelis Syaihul Islam lebih profesional dan ketat serta konsisten atau istiqamah.

Para ulama “MUI” Thailand itu tak mudah untuk memberikan sertifikasi halal untuk produk-produk makanan, minuman, kosmetik atau obat-obatan dan lainnya yang belum teruji secara laboratorium dan sah secara syariat Islam. Kalau toh mendapat sertifikasi halal akan mendapat pantauan atau kontrol secara kontinyu dan berkala. Termasuk makanan dan minuman produk perusahaan multi nasional seperti restoran cepat saji McDonald’s dan Kentucky Fried Chicken (KCF) yang di Indonesia beredar luas dan menjadi konsumsi umat Islam.

Benarkah McDonald’s dan KFC tak mendapat sertifikasi halal dari Majelis Syaikhul Islam fii Thailand?

Baca Juga: Tambah Wawasan soal Dunia Jurnalistik, Siswa SMA AWS Kunjungi Kantor HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE

“(KFC dan Mcdonald’s) di sini tidak halal,” tegas Mr. Manit Thongsaeng kepada wartawan HARIAN BANGSA, M Mas’ud Adnan, yang mengikuti pertemuan Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, dengan para ulama Majelis Syaikhul Islam fii Thailand di kantornya di Bangkok Thailand, Senin (21’8’2023).

Manit Thongsaeng adalah Adviser of Secretary General of The Central Islamic Council of Thailand. Manit Thongsaeng inilah yang terlibat langsung dalam pengurusan sertifikasi halal. Bahkan Manit Thongsaeng adalah auditor.

Sementara pertemuan Kiai Asep dengan para ulama Majelis Syaikhul Islam dipimpin Mr Prasarn Sricharoen, Vice President of Ulama Committee of Syaikhul Islam Thailand. Prasarn Sricharoen adalah murid Syaikh Alawi Makkah.

Baca Juga: Profil HARIAN BANGSA, Koran Lokal Jawa Timur, Kiai Jadi Pelanggan Setia Sejak Terbit Perdana

Hadir juga dalam pertemuan itu Mr Suwat Kubkrabee, Executive board of The Central Islamic Council of Thailand dan Mr Ali Khan, Vice Secretary General of The CentralIslamic Council of Thailand.

Menurut Mr. Manit Thongsaeng, otoritas penentuan kehalalan produk itu berada di bawah Majelis Syaikhul Islam fii Thailand.

Penegasan bahwa Mcdonald’s dan KFC di Thailand tidak halal itu juga dibenarkan oleh M. Sofyan Sori, staf Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bankok Thailand. Sofyan Sori memang turut mendampingi saat HARIAN BANGSA mewawancarai Manit Thongsaeng.

Baca Juga: MUI Sampang Dukung Polisi Kawal Pilkada Damai dan Kondusif

Bahkan saat Prof Kiai Asep Saifuddin Chalim dan rombongan silaturahim ke KBRI Thailand, Sofyan Sori juga sempat menceritakan kinerja Majelis Syaikhul Islam fii Thailand yang menurut dia sangat profesional. Karena itu Sofyan Sori menyarankan agar MUI di tanah air perlu mempelajari kinerja Majelis Syaikhul Islam fii Thailand yang menurut dia sangat profesional.

Manit Thongsaeng juga menegaskan, jika produk makanan atau minuman dari luar Thailand, seperti McDonald’s dan KFC ingin mendapat sertifisikasi halal, maka harus memiliki dokumen atau jaminan halal terlebih dulu dari negara asalnya.

“Misalnya dari Indonesia atau Amerika,” kata Manit Thongsaeng.

Baca Juga: Selain Tinjau Gedung UPT RPH, Pj Wali Kota Kediri Serahkan Sertifikat Halal dan NKV RPH-R

Tapi untuk makanan atau minuman produk dalam negeri Thailand cukup diperiksa dari tim auditor Majelis Syaikhul Islam fii Thailand.

Setelah semua dokumen – termasuk rekomendasi halal dari masing-masing negara – diserahkan ke Majelis Syaikhul Islam fii Thailand Manit, tutur Thongsaeng, baru diterjunkan tiga orang untuk mendatangi pabrik, manufaktur, atau tempat masak. Tim inilah yang akan mengaudit atau memeriksa secara independen dan profesional.

Tim ini memeriksa tentang suci atau tidaknya atau halal atau tidaknya suatu produk, termasuk proses pembuatannya. Karena bisa saja bahan bakunya halal tapi proses pembuatannya tidak suci atau bercampur minyak dan makanan haram, misalnya minyak babi atau barang haram lainnya. Banyak kasus terjadi di berbagai restoran, ayamnya halal tapi waktu masak pakai minyak babi atau campuran bahan baku lain yang najis atau haram.

Baca Juga: Gus Nasrul: Banyak Sarjana Muslim yang Belum Paham Salat

Karena itu pengecekan yang dilakukan Majelis Syaikhul Islam fii Thailand sangat hati-hati, detail, teliti dan melibatkan tenaga ahli yang punya kompetensi tinggi.

“Sampai hasilnya kita senang,” kata Manit Thongsaeng. Artinya, sampai hasil audit itu benar-benar memuaskan sesuai standar dan prosedur maksimal; bahwa produk itu benar-benar aman dan halal bagi umat Islam.

Hebatnya lagi, sertifikasi halal di Thailand tidak otomatis berlaku secara umum atau seluruh wilayah, meski produknya sama. Tapi hanya berlaku untuk satu kedai atau satu warung atau satu restoran. Misalnya ada dua restoran Mcdonald’s, meski letaknya berjejer dalam satu tempat, tapi tidak otomatis dua-duanya halal. Masing-masing restoran harus memiliki sertifikasi halal sendiri-sendiri.

Apakah Mcdonald’s pernah mengajukan permohonan agar dapat sertifikasi halal? Manit Thongsaeng menggelengkan kepala. “Hanya ada dua kedai,” katanya kemudian. Itu pun sudah lama.

Dalam memberikan sertfikasi halal, Majelis Syakhul Islam sangat bertanggungjawab selamanya. Artinya, kata Manit Thongsaeng, Majelis Syakhul Islam tidak hanya memberikan sertifikasi halal lalu membiarkan produk itu dijual bebas tanpa kontrol.

“Kita cek tiap dua bulan sekali,” kata Manit Thongsaeng sembari menunjukkan dua jarinya untuk mempertegas pernyataanya kepada HARIAN BANGSA. Dengan demikian makanan atau minuman yang sudah mendapat sertifikasi halal benar-benar halal dan terjaga atau terkontrol produknya.

Majelis Syaikhul Islam Thailand memang luar biasa. Bukan saja profesional tapi juga independen. Apalagi pergerakannya tak tergantung pada dana pemerintah.

“Syaikhul Islam tiak dibiayai kerajaan, tak dibiayai pemerintah. Kami cari dana sendiri, kami biayai sendiri,” kata Manit Thongsaeng.

Ini beda sekali dengan MUI yang dibiayai dari APBN dan APBD. Bahkan kantor MUI juga dari pemerintah.

Mendengar penjelasan Manit Thongsaeng itu, Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, mengingatkan agar para ulama yang ada MUI hati-hati.

“Ini peringatan bagi MUI dan Kemenag,” kata Kiai Asep Saifuddin Chalim kepada HARIAN BANGSA di kantor Majelis Syaikhul Islam fii Thailand atau Syaikhul Islam Office di Bangkok Thailand usai acara pertemuan dengan para ulama Majelis Syaikhul Islam.

Menurut Kiai Asep, MUI harus mempelajari kinerja atau sistem kerja Majelis Syaikhul Islam fii Thailand terutama dalam melindungi umat Islam dari makanan haram. Begitu juga Kemenag yang kini mengambil alih otoritas pemberian sertifikasi halal. Sebab, tegas Kiai Asep, makanan haram yang masuk ke tubuh manusia sangat berpengaruh terhadap terkabulnya doa.

“Makanan haram akan menghalangi terkabulnya doa,” tegas pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur itu.

Menurut Kiai Asep, kalau di Thailand yang umat Islamnya hanya 15 persen, ulamanya bisa tegas, masak Indonesia yang mayoritas umat Islam, para ulamanya tak bisa melindungi umat Islam dari makanan dan minuman haram.

“Di Indonesia masih banyak sekali produk makanan dan minuman yang terindikasi tidak halal, tapi dijual secara umum dan bebas tanpa ada kontrol dan pemeriksaan,” kata Kiai Asep yang putra KH Abdul Chalim, salah seorang ulama pendiri NU. Ia menyebut beberapa produk makanan dan hasil sembelihan hewan yang diindikasikan bercampur dengan hewan lain yang dalam agama Islam dilarang.

Kiai Asep berharap MUI dan Kemenag punya tim ahli yang mendiri yang punya otoritas mengontrol dan mengawasasi produk-produk secara konsisten dan berkelanjutan. Bahkan kalau perlu meniru “MUI”-nya Thailand yaitu mengontrol dan mengawasi produk-produk itu dua kali dalam sebulan.

“Jadi, jangan hanya ngontrol sekali saat mengajukan sertifikasi halal saja,” katanya.

Kiai Asep ke Thailand bersama rombongan, termasuk istrinya, Nya Hj Alif Fadilah. Rombongan Kiai Asep terdiri dari Dr Mauhibur Rokhman (Gus Muhib), Rektor Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Dr Fadly Usman (Wakil Rektor Universitas KH Abdul Chalim), Dr Zamal Naution (alumnus Mahidol Uniiversity Thailand, kini dosen Unair), Prof Dr Asep Bayu D Nandiyanto (dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung) dan M Mas’ud Adnan, CEO HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com.

Selain silaturahim ke Majelis Syaikhul Islam Thailand, Kiai Asep dan rombongan juga berkunjung ke Mahidol University dan KBRI Bankok Thailand. Kiai Asep yang juga ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) itu berada di Thailnad selama 4 hari, mulai Ahad (20/8/2023) hingga Rabu (23/8/2023).

Bagaimana dengan KFC dan Mcdonald’s di Indonesia. Sebuah pesan berkali-kali tersebar di WhatsApp (WA). Psan itu mengatakan Dewan Yudisial Muslim (Muslim Judicial Council/MJC) dan Islamic Council of South Africa/IQSA telah mencabut sertifikat halal produk McDonald’s, KFC, Domino’s Pizza, serta Pizza Hut. Pencabutan itu juga disebut telah dilakukan di Amerika Serikat (AS).

Pesan itu juga mengatakan mula-mula kajian staf dapur di negara bagian Florida, AS, menemukan adanya mayones yang mengandung bahan berkode LM10 yang berarti daging babi. Lalu pejabat resmi McDonald’s Afrika Selatan menyatakan produknya tidak halal.

Umat muslim dianjurkan tidak lagi mengkonsumsi produk dari gerai waralaba-waralaba itu serta diminta menyebarkan pesan tersebut.

Seperti dikutip Tempo pada Senin, 26 Juni 2023, pesan berantai itu beredar beberapa kali sejak 2018. Namun pada 13 Agustus 2021, MUI mengeluarkan pernyataan bahwa berdasarkan hasil audit atau penelusuran bahan, tidak ditemukan adanya kandungan babi sehingga MUI mengeluarkan sertifikat halal atau penetapan halal.

“Isu tersebut merupakan isu yang ditujukan kepada restoran McDonald's, KFC, Domino's Pizza, dan Pizza Hut yang berada di Amerika dan Afrika Selatan, bukan di Indonesia,” tulis MUI pada 13 Agustus 2021 dikutip dari lamannya.

Namun MUI tidak menjelaskan apakah pihaknya melakukan pemantauan atau pemeriksaan secara berkala seperti yang dilakukan Majelis Syaikhul Islam Thailand. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News