Khawatir Digusur, Petani Pengelola Hutan Datangi Kantor KPH Perhutani Mojokerto

Khawatir Digusur, Petani Pengelola Hutan Datangi Kantor KPH Perhutani Mojokerto Administratur KPH Perhutani Mojokerto ketika menemui perwakilan petani. Foto: YUDI EKO PURNOMO/BANGSAONLINE

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) menerima petani dari Dawarblandong. Para petani yang biasa mengelola hutan tersebut berharap penanaman tebu kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara tidak meniadakan pengelolaan hutan yang selama ini mereka lakukan.

Administratur , Andi Adrian Hidayat, bersama Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Nganjuk, Endang Handayani, menyampaikan beragam alasan dan manfaat pengembangan Agroforestry Tebu Mandiri (ATM) di lahan KPH , di antaranya ATM adalah penugasan dari pemerintah untuk mendukung swasembada gula nasional.

Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Tanam Pohon Bersama PLN dan Perhutani, Wujud Nyata Kolaborasi Peduli Lingkungan

Hal itu disampaikan menanggapi adanya penolakan penanaman tebu agroforestry tebu mandiri di Kemlagi yang dilakukan puluhan orang mengatasnamakan warga Koalisi Petani Menggugat (KPMM), Selasa (24/10/2023).

Koordinator petani, Triyanto dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemma PS meminta pengelolaan hutan di tidak menggusur petani yang menggantungkan kehidupannya pada lahan hutan

“Menolak program ATM di Kemlagi karena banyak masyarakat yang hanya menggantungkan hidupnya dengan mengolah lahan di kawasan hutan,” ujarnya.

Baca Juga: Dukung Program Ketahanan Pangan, Polsek Kabuh Manfaatkan 4 Hektare Lahan Kosong

Sementara itu, Andi menerangkan bahwa lokasi ATM adalah petak yang tanaman KY putihnya gagal atau jarang-jarang dan bukan petak yang produktif. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung swasembada gula nasional.

Dalam implementasinya tidak ada pengusiran atau penggusuran petani, karena petani pada masing masing andilnya tetap menjadi mitra dalam budidaya tebu, intinya hanya mengajak untuk beralih komoditas dari palawija ke tebu. juga memberi kesempatan pada petani atau kelompok tani untuk kerja sama operasional tebu dengan pola sharing sesuai kontribusi.

“Tetapi setelah dilakukan sosialisasi di beberapa Balai Desa, Kecamatan Kemlagi, telah bersurat ke Divisi Regional Jawa Timur untuk menunda pelaksanaan ATM di Tahun 2023,” urai Andi.

Baca Juga: Polres Mojokerto Kota Bongkar TPPU Narkoba Miliaran Rupiah

Disebutkan, memberi kelonggaran kepada masyarakat sekitar hutan untuk menanami polowijo dengan syarat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan tidak merusak hutan. Terkait Sharing Daun Kayu Putih (DKP) ke masyarakat, sudah diberikan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mulai 2006-2017, sedangkan dari 2018-2022 KPH belum mendapatkan alokasi anggaran sharingnya.

“Jadi terkait sharing DKP, silahkan tanya kepada pengurus LMDH masing-masing,” kata Andi.

Dalam penjelasan lainnya, disampaikan bahwa dlm waktu dekat akan melakukan sosialisasi dan implementasi Kemitraan Kehutanan (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Produktif (KKPP) sebagaimana ketentuan kemitraan di wilayah . Perum mempersilakan kepada segenap masyarakat, bila ada kekurang pahaman terhadap program-program pemerintah maupun program .

Baca Juga: Desak Ketua LMDH Budi Daya Satak Mundur, Kantor Perhutani Kediri Didemo Warga

“Silahkan datang ke kantor untuk berdiskusi, sekaligus saya berterima kasih karena mau dengan tertib dan mendengarkan penjelasan saya," pungkasnya. (yep/mar) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Pandemi, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Ajak Anggotanya Peduli Sesama':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO