GRESIK, BANGSAONLINE.com - Adanya beberapa sektor sumber PAD (pendapatan asli daerah) yang selama ini menjadi andalan DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah) dan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) penghasil yang stagnan, bahkan menurun, membuat DPPKAD memutar otak.
DPPKAD sekarang tengah mencari sumber PAD baru dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Gresik. Tentunya, sumber-sumber PAD itu tidak menyimpang dari ketentuan UU (Undang-Undang) Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi daerah. "Memang kami akui, tahun ini ada beberapa sektor PAD yang selama ini menjadi andalan kami pendapatannya stagnan, bahkan menurun. Karena itu, kami harus mencari sektor baru untuk menggantinya," kata Kepala DPPKAD Pemkab Gresik, Dr Hj Yetty Sri Suparyati MM, Rabu(8/7).
Menurut Yetty, sektor-sektor PAD yang sekarang cenderung stagnan, bahkan menurun berada di beberapa SKPD. Di antaranya, DPPKAD yang menangani sektor pendapatan retribusi bahan tambang galian C, BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik yang menangani soal pajak reklame. "Juga masih ada sektor lain yang tengah kami evaluasi," tuturnya.
Untuk menutup merosotnya sektor PAD tersebut, DPPKAD akan menggenjot beberapa sektor PAD lain yang potensial. Di antaranya, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pendapatan sektor satu ini selama ini banyak membantu pendapatan Pemkab Gresik. "Sekarang di Kabupaten banyak bermunculan property baru. Nah, property itu lah yang akan kami manfaatkan untuk menggenjot pendapatan," jelas Yetty.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
"Selain itu, kami juga akan menggali sektor PAD baru untuk menutup merosotnya pendapatan," sambungnya.
Yetty menambahkan, merosotnya beberapa sektor PAD tersebut berdampak kurang bagus terhadap kekuatan keuangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sebagai contoh, pada RPAPBD (Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015, kekuatan keuangan APBD tersebut tidak bisa naik drastis.
Kejadian serupa, kata Yetty, kemungkinan juga akan terjadi pada RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016. Pada RAPBD tersebut diestimasikan keuangan APBD, yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan pendapatan lain-lain yang sah tidak bisa mengalami kenaikan signifikan. "Makanya, APBD 2016 nanti diestimasikan belum bisa tembus hingga Rp 3 triliun. Tapi, kami tetap terus berupaya," sambungnya. (hud/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
