JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Partai Gerindra tegas bersikap soal adanya wacana hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menilai hak angket terhadap putusan MK soal batas usia capres dan cawapres merupakan pembangkangan pada demokrasi.
BACA JUGA:
- Pendaftaran Bacakada 2024 Ditutup, NasDem Gresik Hanya Kirim Nama Asluchul Alif ke DPP
- Ada Temuan Tanda Tangan yang Mirip di TPS, MK akan Buka Kotak Suara se-Bangkalan
- Ada Kesamaan di Tanda Tangan Pemilih, Ketua Bawaslu Bangkalan Dicecar Hakim MK
- Dari 2 Orang, Tak Satupun Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Bupati Kediri ke PDI Perjuangan
"Bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan, apalagi Mahkamah Konstitusi adalah produk Reformasi, itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi dan demokrasi," kata Habiburokhman di acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (1/11/2023).
Ia menganggap wajar terhadap adanya perbedaan dalam memaknai putusan MK. Namun, Gerindra tetap menghormati seluruh pendapat.
Habiburohkman meminta pihak yang merasa kepentingan politiknya terusik akibat putusan MK itu tidak melanjutkan narasi delegitimasi karena bisa memperkeruh masalah.
Menurutnya, ada yang menentang putusan lembaga yudikatif karena dianggap bertentangan dengan kepentingan politik, maka hal itu sama saja tidak taat terhadap prinsip demokrasi.
"Ini bentuk konsistensi kita, komitmen kita pada demokrasi. Demokrasi itu adalah bagaimana kita menaati hukum. Bahwa kita selain negara demokrasi adalah negara hukum," ujarnya.
Klik Berita Selanjutnya