Kemiskinan Ekstrem Jatim Turun 1.480.140 Jiwa Selama Tiga Tahun Terakhir

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur sukses menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan sebesar 1.480.140 jiwa atau 3,58 persen selama 3 tahun terakhir mulai 2020-2023.

Kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun drastis menjadi 0,82% atau setara 331.980 jiwa pada Maret 2023 dari sebelumnya 4,4% atau 1.812.210 jiwa pada 2020 sehingga Jatim menerima Penghargaan Insentif Fiskal.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Khofifah, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023..

Atas diterimanya penghargaan di Istana Wapres Jakarta, Kamis (9/11) ini, mantan Menteri Sosial RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

"Alhamdulillah kita mendapatkan insentif fiskal Rp6,215 miliar. Insentif ini akan kita gunakan untuk program yang langsung diterima oleh masyarakat miskin. Misalnya padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial," ujar Gubernur Khofifah, Minggu (12/11/2023).

"Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas kita semua sehingga Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82%, optimis Jatim bangkit, terus melaju menuju kemiskinan ekstrem 0% di akhir 2024," tambahnya.

Selain banyak program yang dilakukan Pemprov Jatim untuk menanggulangi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jawa Timur menurut Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga dipengaruhi berbagai faktor.

Seperti perkembangan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2023 (Q to Q) berhasil tumbuh sebesar 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se-Pulau Jawa. Selanjutnya juga pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88%, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 yang tembus 5,49 persen.

Sejauh ini Pemprov Jatim juga menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial (bansos) bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 kota/kabupaten, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan Rp1,5 juta yang digunakan untuk modal usaha.

Selain itu, pemprov juga menginisiasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sejak 2019 sampai 2023 telah dilaksanakan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan nilai total anggaran sebesar Rp402 miliar bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya, serta adanya Program Elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 rumah tangga miskin (2019-2023).

Penurunan angka kemiskinan di Jatim juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin lewat kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM.

"Beberapa program tersebut diantaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur, telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan subsidi bunga, Sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan," jelas Gubernur Khofifah.

Ditambah bantuan untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim.

Seiring dengan penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023 telah disalurkan sebesar Rp935,075 miliar atau 84,29% kepada 308.155 keluarga penerima manfaat (KPM), dimana dana desa untuk BLT minimal 10% dan maksimal 25% untuk keluarga kategori desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain itu juga penyaluran program PKH triwulan 2 pada 2023 sebesar 1.512.592 (99,40%) keluarga penerima manfaat dari total target 1.521.705 keluarga penerima manfaat, dengan nominal total bantuan sebesar Rp1,121 triliun.

Penurunan kemiskinan berseiring dengan kesuksesan Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2023, jumlah desa mandiri di Jawa Timur tercatat 2.800 desa merupakan status mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa kategori berkembang.

"Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen atau 2.800 desa mandiri ada di Jatim," kata Khofifah.

Jumlah desa mandiri di Jatim 2023 meningkat drastis dibanding pada 2022. Saat itu Jawa Timur tercatat hanya memiliki 1.490 desa mandiri.

"Tahun ini jumlahnya bertambah 1.310 desa mandiri menjadi 2.800 desa atau naik 88 persen. Ini prestasi luar biasa," tegasnya.

Menurut Gubernur Jatim, capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui sejumlah kegiatan serta program baik dari pemerintah pusat, provinsi serta kota dan kabupaten.

Capaian tersebut menurut gubernur perempuan pertama Jatim itu juga sejalan dengan upaya Pemprov Jawa Timur untuk terus mengurangi disparitas antara desa dan kota, terutama masalah kemiskinan.

Seperti diketahui, kemiskinan di pedesaan hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan. Disparitas kemiskinan desa-kota mencapai 8,24 persen pada September 2018, sementara Maret 2023 menyempit menjadi 6,48%.

"Semoga tahun ini, disparitas kemiskinan desa dan kota di Jatim terus menyempit," tambah Khofifah.

"Dengan capaian ini, tentu tidak akan menyurutkan upaya kita. Sebaliknya ke depan kita akan lebih giat sehingga menjadikan Jatim zero kemiskinan ekstrem," pungkas Khofifah. (dev/git)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News