KH Yahya Cholil Staquf. Foto: MI/Susanto
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kiai-kiai NU resah akibat pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto tentang izin usaha pertambangan (IUP) bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) viral di media sosial. Pernyataan Prabowo itu terungkap saat menjawab pertanyaan dalam acara Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Sabtu (18/11/2023) lalu.
"Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi," kata Prabowo dalam tayangan Kompas TV, Ahad (19/11/2023).
Baca Juga: Rais Aam PBNU Ngunduh Mantu dengan Pemangku Pendidikan Elit dan Tim Ahli Senior di BNPT
Pernyataan Prabowo itu viral di media sosial X (Twitter). Banyak netizen berkomentar mempersoalkan pernyataan Prabowo yang kontroversial itu. Akun @Netizen_NUjatim mempertanyakan pernyataan Prabowo tersebut.
"Izin tabayun Pak @prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU...," cuit @Netizen_NUjatim seperti dikutip bisnis.com.
Tampaknya pernyataan Prabowo yang secara tidak langsung mengaitkan isu pemberian izin tambang dengan pilpres itu telah memantik keresahan warga NU, terutama kiai-kiai NU, karena berpotensi mempermalukan PBNU.
Baca Juga: Tafsir Al-Anbiya' 78-79: Life Begins at Fourty
Karuan saja isu sensitif itu langsung direspon oleh Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. Jazil - panggilan akrab Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - itu mengaku heran dengan Prabowo yang menyatakan IUP dicabut dan langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PBNU.
“Kok bisa Prabowo mengatakan izin yang dicabut kemudian langsung diberikan oleh presiden kepada PBNU, bukankah ada mekanisme untuk pemberian sebuah izin? Jangan sembarang bicara karena itu merusak kredibilitas PBNU yang seolah-olah dapat izin tanpa mekanisme yang sesuai peraturan,” ujar Jazilul kepada Asumsi.co, Selasa (21/11/2023).
Politisi asal Bawean Gresik itu meminta Prabowo menunjukkan bukti PBNU memperoleh izin tambang. Mengingat guna mencegah fitnah terhadap ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Baca Juga: Prabowo ke China Bawa Tommy Winata dan Prayogo Pangestu, Siapa Dua Taipan Itu
“Supaya tidak jadi fitnah, coba tunjukan bukti PBNU dapat izin tambang, tambang apa dan dimana tambangnya,” tutur Jazilul.
Ia berharap Prabowo memperjelas pernyataannya terkait IUP bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada PBNU. Sebab pernyataan itu dinilai Jazilul dapat menggiring opini publik seakan-akan PBNU dapat jatah.
“Tolong jangan asal bicara seolah-olah PBNU dapat jatah. Ini perlu diperjelas supaya nanti tidak jadi fitnah, dikira oleh struktur dan simpatisan NU dibawah, pimpinan mereka dapat sesuatu tapi tidak transparan. Ini kan merusak organisasi. Jangan coreng nama baik PBNU,” kata Jazil dikutip Asumsi.co.
Baca Juga: China Bakal Bantu Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga terlihat ikut mengomentari akun tersebut. Dia cukup heran dengan pernyataan Prabowo dan meminta Prabowo memberikan penjelasan. "Pak @prabowo yth, mohon penjelasan, bagaimana mekanismenya PBNU diberikan izin tambang? Karena sesuai aturan bahwa IUP [izin usaha pertambangan]-bukan SIUP-diberikan ke badan usaha, bukan ke ormas. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas mohon disebutkan di daerah mana?" cuitnya lewat akun @msaid_didu.
Bagaimana tanggapan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf? Gus Yahya – panggilan akrabnya - mengatakan bahwa izin usaha pertambangan itu merupakan isu lama. Menurut dia, izin tambang itu juga sempat disinggung dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Muktamar PBNU pada 2021.
"Kan sudah lama, itu kan presiden pidato waktu pembukaan muktamar di Lampung tahun 2021 dan langsung diproses sudah itu, hanya belum selesai prosesnya," kata Gus Yahya kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga: Desak Presiden Prabowo Adili Jokowi, Massa Aksi 411 Serukan Ganyang Fufufafa
Gus Yahya - seperti dikutip bisnis.com - juga menegaskan bahwa izin tambang tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Tidak ada hubungannya dengan pilpres, wong dulu belum ada apa-apa dikasih kok memang. Ini Presiden waktu Muktamar itu saya siapkan konsesi untuk NU gitu dan langsung diproses. Hanya sekarang belum selesai," tegas Gus Yahya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
