SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dua unit kerja Pemprov Jawa Timur mendapat penghargaan zona integritas (ZI) dengan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) tahun 2023. Dua unit kerja itu adalah RSUD Dr Soedono Madiun dan UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan langung penghargaan kepada Direktur RSUD Dr Soedono Madiun dr. Tauhid Islamy dan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Imam Hidayat di Nusa Dua Convention Center, Rabu (6/12/2023).
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
"Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Keduanya diintegrasikan untuk memberikan dampak positif bagi pelayanan terhadap masyarakat luas,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dua unit kerja tersebut di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (8/12).
Lebih jauh, Gubernur Khofifah menyampaikan, predikat WBK ini diharapkan menjadi ikhtiar sekaligus pemacu semangat antikorupsi bagi semua pihak di Jawa Timur. Sebab, kerja jujur dan bersih merupakan hal yang tak bisa dilepaskan dari pengabdian.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
RSUD dr. Soedono sebagai rumah sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur melayani rujukan regional di sisi barat Jawa Timur. Dengan semangat perubahan dalam memberikan pelayanan, RSUD dr. Soedono telah mencanangkan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019.
Untuk UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Khofifah sangat mengapresiasi digitalisasi sistem yang terus ditingkatkan. UPT K2 ini telah mengadopsi berbagai teknologi informasi dalam pelayanannya.
Antara lain Aplikasi Pengelola Data Laboratorium, SIMPELK3.com atau sistem pelayanan pengujian K3 yang berbasis website, serta Sistem Inventarisasi yang mendaya peralatan pengujian online berbasis website.
Baca Juga: Dua Inovasi Pelayanan Publik Pemkab Trenggalek Diapresiasi Kemenpan RB
"Digitalisasi sistem dalam pemerintahan itu selain meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas, juga menghadirkan transparansi. Ini yang saya apresiasi dari UPT kita ini," pungkas Gubernur Khofifah. (dev/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
