PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Arie Yunianto meminta seluruh panwascam mengawasi distribusi logistik untuk pemilu tahun 2024. Sebab, titik rawan kecurangan pelaksanaan pemilu sering terjadi pada bidang logistik.
"Mari bersama-sama kita kawal proses pendistribusian logistik ini, mulai pelipatan suara, total surat suara, dan mengawal pengiriman logistik hingga ketempat tujuan," kata Arie saat memimpin penutupan rapat koordinasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 di sebuah hotel di Kecamatan Prigen, Sabtu (9/12/2024).
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Pasuruan Ajak Warga Awasi Praktik Politik Uang saat Pilkada
Deviana Azizah, Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan, menjelaskan bahwa nantinya setiap TPS bakal ada lebihan surat suara. Kelebihan suara itu sebagai antisipasi adanya kerusakan surat suara.
Masing-masing TPS bakal menerima lebihan dua persen surat suara dari jumlah DPT (daftar pemilih tetap). Sementara jumlah DPT setiap TPS, maksimal dibatasi 300 pemilih.
"Untuk saat ini, pendistribusian logistik masuk tahapan pertama. Jadi saat ini yang siap didistribusikan antaranya, kotak suara, bilik suara, bantal, dan alat coblos, serta logistik lainnya," kata Deviana kepada BANGSAONLINE.com usai rakor.
Baca Juga: Apel Kesiapan Distribusi Logistik Pilkada, Ketua KPU Pasuruan: Kita Fokuskan di 8 Kecamatan
Sementara distribusi surat suara, data daftar pemilih tetap, tinta, akan masuk di tahapan kedua.
Devi menegaskan pengawasan distribusi logistik akan dilakukan sejak dari KPU, kemudian ke tingkat kecamatan, hingga ke 4.505 TPS se-Kabupaten Pasuruan. Supaya proses pemilu 2024 berjalan sesuai aturan yang sudah ditentukan.
Tidak hanya saat distribusi, pelipatan surat suara, penataan kotak suara, bilik suara, dan sejumlah hal lainya juga akan diawasi supaya tak terjadi kendala saat proses pencoblosan.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Pasuruan Rekom Pemecatan 2 Sekretariat PPS Pendukung Paslon 02
Devi mengaku dirinya bersama divisi lainya sudah saling koordinasi dengan pihak KPU terkait pengawasan itu.
"Tidak hanya koordinasi berdasarkan data jumlah suara, jenis logistik berdasarkan keterangan, tetapi bawaslu juga ikut berperan menghitung jumlah surat suara yang dikeluarkan, mengetahui jenis fisik logistik yang disebarkan, dan ikut mengawal hingga tujuan," pungkas dia. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News