Waka DPRD Gresik Ungkap Defisit APBD 2023 Nyaris Tembus Rp600 Miliar

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua (Waka) DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim (Anha) mengungkapkan, meski penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sudah selesai, namun ada sejumlah pelajaran penting yang harus dilakukan Pemkab Gresik dalam tata kelola anggaran di tahun 2024. Tujuannya agar kejadian di tahun 2023 tak terulang.

Menurut Anha, kekuatan fiskal APBD Gresik tahun 2023 terakhir setelah APBD-Perubahan (APBD-P) 2023 dipatok sekitar Rp 3,7 triliun untuk porsi belanja. Dasil hasil rapat terakhir, antara badan anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Gresik, APBD 2023 terjadi defisit (berkurang) untuk kebutuhan pembiayaan belanja program, mencapai sekitar Rp 600 miliar.

"Jadi, potensi difisit fiskal APBD 2023 untuk pembiayaan program mencapai Rp 600 miliar," ungkap Anha kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (5/1/2024).

Menurut dia, defisit besar itu lantaran pendapatan daerah (PD) yang masuk tidak cukup untuk pembiayaan belanja yang masih mencapai sekitar Rp 600 miliar hingga jelang tutup tahun 2023.

Belanja dimaksud tandas Anha, antara lain, belanja untuk program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, hibah, bantuan keuangan (BK) belanja infrastruktur, bosda, bantuan untuk guru, dana bagi hasil pajak (DBHP) desa dan lainnya. Banggar dan TAPD saat rapat sepakat, defisit pembiayaan belanja Rp 600 miliar harus ditutup. Skema yang dipakai program tahun 2023 yang belum terealisasi tersebut digeser di tahun 2024.

Namun, dari total kebutuhan pembiayaan Rp 600 miliar itu, sekitar Rp 195 miliar wajib disiapkan di tahun 2023. Sumber pendapatannya antara lain berasal dari pembayaran reklamasi Petrokimia Gresik Rp 147 miliar, dan PT Masphion Manyar Rp 44 miliar.

"Pendapatan dari reklamasi Petrokimia Gresik dan Masphion itu untuk pembiayaan BK desa, DBHP, pembayaran proyek, hibah dan lainnya,” ungkap Ketua DPD Golkar Gresik.

Faktanya, kata Anha, tak cair 100 persen. Ia lantas mencontohkan dari Petrokomia pembayaran reklamasi Rp 147 miliar akan dicicil selama 5 tahun. Informasinya, tahun 2023 baru Rp 24 miliar. Akibatnya, pembiayaan belanja yang wajib disediakan di tahun 2023 sekitar Rp 195 miliar tak terwujud, karena pendapatan yang masuk hingga tutup tahun 2023 tak mencukupi.

Konsekuesinya, sejumlah kegiatan yang sudah berjalan di.tahun 2023, dan pembayarannya bisa digeser di tahun 2024 sesuai dengan regulasi, akhirnya digeser di tahun 2024 seperti proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan lainnya.

"Semoga iPemkab Gresik iso golek solusi (bisa mencari solusi) untuk menutup defisit APBD 2023 yang mencapai hampir 600 miliar rupiah," pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah pengelola lembaga pendidikan mengaku pusing lantaran bantuan operasional sekolah (Bosda) tahun 2023 hingga Januari 2024 belum cair 100 persen.

"Kekurangannya masih separuh. Bosda tahap kedua yang belum cair," ucap salah satu pengelola lembaga pendidikan kepada BANGSAONLINE.com. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News