Haryadi, pengamat politik Unair.
Munculnya fenomena calon boneka, kata Hariyadi, juga bagian dari politik traksaksional yang dilakukan oleh pasangan calon maupun parpol. "Banyak parpol yang hanya berpikiran sesaat (pragmatis). Daripada mengusung kader, lalu kalah, lebih baik mendukung incumbent karena mendapat imbalan sejumlah uang supaya bisa digunakan untuk mengembangkan parpol," bebernya.
Yang lebih menarik, Hariyadi juga menuding KPU melalui PKPU No.12 tahun 2015 ikut memicu tumbuh suburnya calon boneka dan politik transaksional dalam Pilkada serentak. Pertama, pasal tentang dibolehkannya parpol bertikai mengusung calon asal mendapat persetujuan dari kedua kubu yang bertikai.
"Ini jelas memicu politik traksaksional, karena pasangan calon yang hanya mendapat persetujuan satu kubu parpol bertikai harus berusaha keras mendapat persetujuan dari kubu lainnya, dan ujung-ujungnya tentu tawaran duit," kelakar pria berkaca mata ini.
Kedua, pasal tentang pengunduran jadwal pilkada serentak tahun 2017 jika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar di KPU setempat. "Ini juga memicu untuk memunculkan calon boneka sebagai lawan, dan tentunya juga ada politik transaksional," tambah Hariyadi.
Sebaliknya, munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan anggota DPR, DPD dan DPRD yang maju Pilkada untuk mundur dari jabatan setelah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon, dinilai Hariyadi bukan menjadi pemicu munculnya calon boneka di Pilkada serentak.
"Justru putusan MK itu menghapus adanya spekulasi dan memberikan kepastian pada pasangan calon yang maju Pilkada supaya bersungguh - sungguh supaya tak menjadi calon boneka," pungkas Hariyadi. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
