SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia temukan permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Salah satunya yaitu, kepala desa di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang memiliki 14 kepala desa.
Baca Juga: Bawaslu Pamekasan Terima Laporan Video Cabup Fattah Jasin Bagikan Uang Tunai ke Ibu-Ibu
"Sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungan kepada salah satu peserta pemilu," kata Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian dalam konferensi pers, Rabu (21/2/2024).
Kendati demikian, Saurlin tak mengatakan secara rinci nomor urut berapa yang mendapatkan dukungan dari gerakan para kepala desa ini.
Selain di Sidoarjo, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ia mengatakan terjadi rapat koordinasi kepala desa di kabupaten itu, untuk memenangkan salah satu paslon.
Baca Juga: 45 Anggota DPRD Trenggalek 2024-2029 Resmi Dilantik, Bupati Ucapkan Selamat dan Apresiasi
Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti adanya arahan dari kepala desa tertentu.
"Adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu," tutur Saurlin.
Ia juga menyebut temuan lainnya, yaitu ASN di Kabupaten Cianjur sedang melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu 2024.
Baca Juga: Gunakan Baju Perjuangan, Ony-Antok Berangkat Daftar Pilbup ke KPU Ngawi
Terakhir, cawe-cawe dari Penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang videonya sempat viral di sosial media.
"Pj gubernur Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mendukung pembangunan IKN. Ajakan ini disampaikan pada HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024," pungkasnya. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News