Status Penyidikan Kasus Pemotongan Insentif OPD Pemkab Pasuruan akan Dinaikkan

PASURUAN,BANGSAONLINE.com -LSM Cakra Berdaulat meminta agar tidak ada mafia hukum dalam proses peradilan kasus dugaan pemotongan insentif OPD Pemkab Pasuruan.

"Saya minta kepada Kasi Intel Jangan sampai penegakan hukum berdiri tegak tapi bukan pada keadilan dan kebenaran," kata Ketua LSM Cakra Imam Rusdian saat audiensi di Kantor Kejari Kabupaten Pasuruan.

Baca Juga: Warga Pandaan Jadi Korban KDRT WNA Australia, Penasihat Hukum Keluhkan Kinerja Polres Pasuruan

Cakra Berdaulat merupakan gabungan 4 LSM pegiat yakni Cakra, Merak, Pusaka dan P-MDM.

Imam juga meminta agar kasi intel Kejari Kabupten Pasuruan, Agung Tri Raditya untuk menjunjung tinggi integritas kepada masyarakat.

Terlebih, ia meminta agar segera menetapkan tersangka dalam polemik kasus pemotongan insentif.

Baca Juga: Persiapan Persekabpas Hadapi Liga Nusantara, Exco PSSI Rapat Bersama Klub Anggota Askab

"Saat ini, banyak keluhan dari OPD Pemkab Pasuruan oleh Kejari Bangil. Dalam kasus pemotongan insentif jangan bertindak setengah hati," kata Imam.

Dengan tegas, Imam mengingatkan agar kasus pemotongan insentif dengan nilai fantastis ini terus dikawal prosesnya.

Baca Juga: Uniwara Pasuruan Resmikan Unit Layanan Disabilitas

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan, Hasani diduga melakukan pemotongan insentif OPD Pemkab Pasuruan senilai ratusan juta rupiah.

Saat ini Hasani sedang diperiksa oleh Kejari Kabupaten Pasuruan. Status penyidikan terduga pelaku berpotensi 90% akan naik menjadi tersangka (par/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News