Raker dengan PPK Tol, Komisi III DPRD Situbondo Sebut Pembangunan di Desa Kalianget Salahi Aturan

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Situbondo menggelar rapat kerja (raker) dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) Jalan Tol Probowangi, sejumlah kepala desa terdampak, serta OPD terkait di ruang paripurna, Rabu (9/5/2024) kemarin.

Raker ini membahas masalah tanah kas desa (TKD) yang belum kelar pembebasannya, hingga keluhan terhadap PPK tol yang dianggap tidak profesional.

Baca Juga: Diduga Karena Getaran Pekerjaan Tol, Batu Besar di PLTU Paiton Jatuh ke Jalan Raya

Ketua Komisi III, Arifin, mengatakan raker ini tindak lanjut pengaduan dari beberapa kades terkait masalah TKD yang belum dibebaskan.

"Kami menginginkan PPK tol itu sikapnya lebih profesional, lebih aktif, bagaimana TKD yang terdampak, pembangunan tol bisa segera diselesaikan," Kata Arifin kepada sejumlah wartawan.

Arifin menjelaskan bahwa dalam raker itu muncul masalah baru yang mengejutkan. "TKD Desa Kalianget belum dibebaskan, akan tetapi sudah digarap oleh kontraktornya, ini menyalahi aturan," cetus Arifin.

Baca Juga: RDPU Komisi IV DPRD Situbondo Soal Umroh: Jemaah Minta Ganti Rugi Rp328 Juta, PCNU Tidak Hadir

Menyikapi pengerjaan tol yang telah dilaksanakan di Kalianget meski belum ada pembebasan lahan, Komisi III akan turun lapangan.

"Karena ada masalah baru, tanah sudah digarap tapi belum dibebaskan, kami akan turun lokasi, dan ada kerusakan jalan akibat kendaraan proyek," tegasnya.

Pantauan BANGSAONLINE.com, dalam raker itu juga muncul banyak keluhan dari anggota dewan. Di antaranya terkait sulitnya komunikasi dengan ketua PPK. Beberapa kades juga melampiaskan kekesalannya kepada ketua PPK.

Baca Juga: Komisi II DPRD Situbondo Minta Irigasi yang Ditutup oleh Developer Perumahan di Mimbaan Dikembalikan

"Ketua PPK sulit dihubungi, tidak profesional," ungkap Kades Buduan, Husen, dengan nada tinggi.

Sementara itu, Kepala Desa Kalianget, Akhmad Faisol, menyampaikan bahwa TKD Kalianget yang terdampak harusnya hanya 5.030 m2 dari total seluas 6.000 m2.

"Semuanya mereka gunakan. Seharusnya sisanya kembali ke desa, tapi digunakan juga buat jalan," Ungkap Faisol

Baca Juga: Penanganan Banjir Dinilai Lamban, DPRD Situbondo Bakal Gelar Rakor dengan Pemangku Kebijakan

Faisol membeberkan bahwa pihaknya telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut, namun menghadapi kendala.

"Kami sudah melakukan upaya mendapat kejelasan, ke mana, kok seperti ini prosesnya," tutupnya. (sbi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News