Aksi PMII saat demo di depan Kantor Bupati Tuban memprotes kebijakan pemkab yang menghapus SKTM dari syarat berobat bagi warga miskin.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menggelar demo di depan Kantor Bupati Tuban, Selasa (14/5/2024).
Mereka melakukan demo lantaran Pemkab Tuban diduga telah menghentikan program SKTM (surat keterangan tidak mampu). Surat tersebut kini sudah tidak bisa digunakan warga miskin untuk berobat ke fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Rektor IIKNU Tuban Pastikan Kesiapan Lulusan Profesi Bidan dan Ners
"Aksi ini kami lakukan karena Pemkab Tuban telah memberangus SKTM, yang mana program itu untuk warga miskin hendak berobat," kata Ketua PMII Cabang Tuban, Ahmad Wafa Amirallah.
Aksi ini juga bagian dari protes mahasiswa terhadap Pemkab Tuban, lantaran sebelumnya terdapat warga miskin yang meninggal dunia karena tidak bisa berobat menggunakan SKTM.
Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata program SKTM ini sudah dihapus per 1 Mei 2024.
Baca Juga: BPKPAD Tuban Serahkan Insentif Prestasi Pemungut PBB-P2 untuk Kecamatan Hingga Desa Tercepat
"Kemarin ada warga yang meninggal lantaran tak punya uang untuk berobat. Sedangkan, SKTM sendiri sudah dihapus (tak berlaku) oleh pemkab," tegasnya.
Karena itu, para mahasiswa meminta Pemkab Tuban segera memberlakukan kembali penggunaan SKTM bagi warga tak mampu yang hendak berobat. Mereka juga mendesak pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap warga miskin.
"Kalau ada program yang kaitannya dengan masyarakat sebaiknya segera disosialisasikan. Intinya jangan berbelit-belit," pintanya.
Baca Juga: Warga Enggan Dievakuasi, Dandim Tuban Siagakan Prajurit TNI Bantu Warga Terdampak Banjir
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Tuban, Esti Surahmi, menjelaskan bahwa selama ini program untuk warga miskin tidak ada perubahan. Menurutnya, aksi yang digelar aktivis dari PMII ini akibat miskomunikasi.
Ia memastikan masyarakat miskin tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, namun sesuai regulasi.
"Itu semua misinformasi. Memang tidak ada perubahan regulasinya jelas. Masyakarat miskin silakan dicari, ada jaminan untuk masyarakat miskin PBI JK dan PBI daerah itu yang ada regulasinya," beber Esti.
Baca Juga: BPKPAD Tuban Gelar Gebyar Pajak Daerah
Diketahui, dalam aksi yang berjalan kurang lebih 2 jam itu massa tak kunjung ditemui Bupati Lindra. Karena gagal menemui bupati, para mahasiswa kemudian menabur bunga di depan kantor pemkab sambil melakukan aksi teatrikal.
Para mahasiswa juga sempat terlibat saling aksi dorong dengan petugas karena mereka ngotot hendak masuk kantor bupati. (wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
