Meneguhkan Kembali Visi Kebangsaan Parpol di Tengah Dinamika dan Pragmatisme Perebutan Kekuasaan

Oleh: Ahmad Hudri

Visi kebangsaan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah partai politik. Visi kebangsaan merupakan pandangan atau tujuan bersama yang dicanangkan oleh suatu partai politik dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. 

Di tengah dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan, meneguhkan kembali visi kebangsaan partai politik menjadi semakin penting. Namun, dalam kenyataannya, visi kebangsaan seringkali terlupakan atau dilupakan oleh partai politik dalam menjalankan perebutan kekuasaan. 

Padahal, visi kebangsaan yang kuat dapat menjadi landasan moral dan etis bagi partai politik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Akan tetapi, dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan seringkali membuat partai politik lebih mementingkan kepentingan partikular daripada kepentingan bersama.

Dalam konteks Indonesia, di mana baru saja ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 ini, masyarakat mendapatkan tontonan manuver elit partai politik baik yang kalah maupun yang menang yang mencoba mengorkestrasi bagi-bagi kursi kekuasaan atas nama kepentingan bangsa. 

Lebih-lebih ini dilakukan oleh partai politik yang kalah dalam kontestasi yang semestinya harus memiliki keberanian untuk mengambil sikap sebagai oposisi dalam rangka check and balance untuk pemerintah yang sedang berkuasa. 

Sehingga menjadikan demokrasi berjalan sehat dan dinamis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik indonesia yang semestinya menjadi visi kebangsaan partai politik di mana hal ini merupakan hal yang sangat vital dalam membangun bangsa. 

Partai politik sebagai wadah bagi elit politik harus mampu meneguhkan kembali visi kebangsaan untuk menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa. Namun, dengan adanya dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan, visi kebangsaan sering terpinggirkan karena lebih diutamakan kepentingan politik partai atau kelompok tertentu.

Dalam memegang teguh visi kebangsaan di tengah dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan, partai politik perlu konsisten dalam menjalankan ideologi dan program-program yang telah disepakati bersama. 

Partai politik harus mampu mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan menjaga kerukunan antar suku, agama, dan golongan. Selain itu, partai politik juga harus mampu berperan sebagai pengawal demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam konteks perebutan kekuasaan, partai politik seringkali terjebak dalam pragmatisme politik yang membuat mereka lebih memilih jalur pintas untuk mencapai kekuasaan. Hal ini seringkali membuat partai politik mengorbankan visi kebangsaan dan mengutamakan kepentingan partikular. Sebagai contoh, praktik politik uang, nepotisme, dan korupsi seringkali menjadi bagian dari strategi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik. Banyak elit-elit partai politik di lingkaran kekuasaan yang terjerat kasus-kasus korupsi. Yang dalam tulisan ini penulis tidak mengupas dan menyebut satu persatu kasus karupsi yang melibatkan elit-elit partai politik. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan visi kebangsaan yaitu bersih dari korupsi.

Partai politik sebagai representasi dari kepentingan masyarakat seharusnya menjadi agen perubahan yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat secara adil dan merata. Visi kebangsaan harus menjadi pedoman utama bagi setiap langkah partai politik dalam menjalankan fungsi politiknya. 

Partai politik harus mampu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan partikular. Dalam meneguhkan kembali visi kebangsaan di tengah dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan, partai politik perlu melakukan sejumlah langkah strategis. 

Pertama, partai politik harus melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dan memperkuat kembali ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi landasan partai politik. Penguatan Ideologi dan Nilai-Nilai Kebangsaan dapat dilakukan melalui pendidikan politik. 

Partai politik perlu mengintensifkan pendidikan politik bagi kader dan anggotanya sebagai penekanan mengenai pentingnya ideologi dan nilai-nilai kebangsaan. Penidikan politik dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan diskusi yang fokus pada sejarah, budaya, dan ideologi kebangsaan. 

Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap gerak langkah partai, sejak perumusan program hingga pelaksanaannya. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan partai selalu berlandaskan pada visi kebangsaan.

Kedua, Pengembangan kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Mengembangkan program kaderisasi ideologis yang berkelanjutan untuk mencetak kader-kader pemimpin yang memiliki visi kebangsaan yang kuat. 

Ini termasuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, etika politik, dan penguatan kaderisasi lainnya. Mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang berintegritas yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. 

Sebagai contoh adalah berkomitmen terhadap anti-korupsi dan transparansi. Menegakkan prinsip anti-korupsi dan transparansi dalam semua aktivitas partai untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa partai berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ketiga, partai politik harus melibatkan masyarakat dan elemen-elemen masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan melibatkan masyarakat, partai politik dapat lebih mengakar dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. 

Kemitraan dengan masyarakat sipil perlu diperkuat dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok-kelompok lain dalam perumusan program untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan dan terakomodasi dengan baik. 

Hal ini perlu dilakukan sebagai komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara dengan menempatkan prioritas pada kepentingan publik atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini dapat diwujudkan melalui kebijakan program yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan

Keempat, partai politik harus responsif terhadap tantangan zaman dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan. Partai politik harus responsif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi yang terus berkembang dengan melakukan aktifitas yang novatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. 

Terutama dalam hal penggunaan Teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengedepankan transparansi dalam proses perumusan dan pelaksanaan program kebijakan. Platform digital dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat dan menyebarluaskan informasi tentang aktivitas parta.

Kesimpulannya, visi kebangsaan merupakan fondasi yang sangat penting dalam menjaga keutuhan negara dan kesatuan bangsa. Partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik seharusnya mampu meneguhkan kembali visi kebangsaan di tengah dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan. 

Dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, partai politik dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. (*)

Penulis merupakan Ketua KPU Kota Probolinggo periode 2014-2019 dan 2019-2024, serta seorang aktifis yang juga pemerhati masalah sosial politik