Mulai Juni 2024, Pertamina Wajibkan Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP

BANGSAONLINE.com - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga menyatakan, pembelian LPG 3 kg mulai 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP. Hal itu dilakukan untuk memastikan pemberian subsidi yang tepat sasaran.

“Kami laporkan bahwa per tanggal 1 Juni nantinya, pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kg, itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP,” kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga: SKK Migas Teken Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Amanah dan Melati

Ia menyebut, seluruh agen distribusi telah melakukan pendataan terhadap konsumen yang melakukan pembelian, dan mencatat dalam aplikasi atau sebuah sistem yang disebut Merchant Application (MAP).

Terdapat 253.365 pangkalan aktif menyalurkan LPG 3 kg pada April 2024. Dari keseluruhan pangkalan tersebut, sebesar 98,8 persen telah melakukan pencatatan minimal satu kali pada Maret 2024.

“Update data ini adalah update data per 30 April 2024 dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya,” ucap Riva.

Baca Juga: PRPP Sabet Patra Nirbhaya Karya Pratama

Dikatakan, sebanyak 221.615 pangkalan atau 88 persen pangkalan telah melakukan pencatatan transaksi sebesar 100 persen realisasi penyaluran pada Maret 2024.

“Secara juta tabung, itu sampai 30 April, 98 persen transaksi itu sudah dicatatkan ke dalam merchant application," tuturnya.

Dampak daripada pencatatan ini, lanjut Riva, sudah ada 41,8 juta NIK yang mendaftar di subsidi tepat LPG, di mana 85,9 persen pendaftarnya, atau sekitar 35,9 juta NIK berasal dari sektor rumah tangga.

Baca Juga: Pelayanan SPBU Mulung Tuban Tak Profesional, Pertamina Siap Turun Tangan

Lebih lanjut, terdapat sektor usaha mikro sebanyak 5,8 juta NIK; diikuti pengecer sebanyak 70,3 ribu NIK; nelayan sasaran sebanyak 29,6 ribu NIK; dan petani sasaran sebanyak 12,8 ribu NIK. Riva menjelaskan, jumlah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari–April 2024.

“Untuk sektor petani sasaran dan nelayan sasaran, itu cukup stagnan,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News