TUBAN, BANGSAONLINE.com - PWI Tuban bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu setempat menggelar sosialisasi tentang kepemiluan kepada ratusan mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama (IIK NU), Kamis (27/6/2024).
Ketua PWI Tuban, Suwandi, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Mendagri.
Baca Juga: Debat Publik Terakhir Pilwali Blitar Gunakan Bahasa Jawa
Dalam surat itu, PWI pusat dan daerah diajak untuk mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi dengan menggandeng sejumlah lembaga pemilu, KPU, Bawaslu, polisi, dan lembaga pendidikan.
Adapun untuk pemateri yang dihadirkan dalam sosialisasi kali ini, terdiri dari KPU, Bawaslu, dan juga perwakilan dari PWI.
"Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari surat edaran menteri dalam Negeri yang dikeluarkan pada 13 Mei 2024 tentang stabilitas penyelenggaraan pemilihan umum gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan bupati tentang edukasi kepada pemilik pemula," kata Suwandi.
Baca Juga: Debat Ketiga Pilbup Situbondo 2024 Masih Dievaluasi KPU, Ada Potensi Ditunda
Melalui agenda tersebut, diharapkan para peserta bisa teredukasi dan turut menyukseskan pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan lancar dan damai.
"Kegiatan ini sangat penting sekali kita laksanakan karena edukasi atau seminar ini ada beberapa materi yang kita kupas seputar pemilukada serentak 2024 bagi adik-adik, terutama bagi pemilih pemula," kata wartawan HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com itu.
Baca Juga: Jelang Debat Publik Terakhir Pilbup Kediri 2024, KPU Gelar Media Briefing
Sementara itu, Komisioner KPU Tuban, Gunawan Wihandono, mengajak peran serta aktif masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada di Jatim, khususnya Bumi Wali. Sebab, menurutnya pilkada tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya keterlibatan masyarakat.
"Tingkat partisipasi masyarakat Tuban dalam pemilu maupun pemilihan cukup tinggi, sekitar 74 persen dalam pilkada dan 85 persen pada pemilu kemarin. Namun, sosialisasi akan terus kita lakukan untuk terus berupaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat," paparnya.
Komisioner yang juga mantan insan pers dari BANGSAONLINE.com ini menambahkan, pilkada serentak dilaksanakan secara bertahap, mulai 2015-2020.
Baca Juga: RDP dengan DPR RI dan Mendagri, Pj Adhy Sebut Kesiapan Jatim Gelar Pilkada Serentak 2024
"Untuk tahun ini, pilkada serentak diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Kecuali, Provinsi DIY dan Kota di DKI Jakarta. Tuban juga ikut dalam Pilkada kali ini," ucapnya.
Ia menjelaskan, ada sebanyak 545 provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan gubernur wakil-gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota di seluruh Indonesia.
"Kami mengapresiasi kegiatan PWI Tuban yang telah melaksanakan kegiatan Goes To Campus bertema pemilih cerdas dan pilkada beritegritas. Mengingat saat ini merupakan tahun politik, sehingga PWI dapat ambil bagian dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya mahasiswa tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan," urai Gunawan.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2024, GRIB Jaya Kota Probolinggo Bersikap Netral
Sementara Anggota Bawaslu Tuban, Nabrisi Rohid, mengatakan tugas Bawaslu yakni melakukan pengawasan. Selain itu, Bawaslu juga berperan untuk melakukan pencegahan dan penindakan.
Untuk penindakan yang dilakukan Bawaslu, lanjutnya, biasanya perihal sengketa yang cenderung antar calon dan keputusan KPU yang merugikan para calon. Selain itu, juga terkait persoalan pemilih.
"Di mana jika terdapat warga yang sudah berusia 17 dan tidak bisa memilih, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu juga melakukan indentifikasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, kerja sama, publikasi, Himbauan dan kegiatan lainnya," pungkas Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Naha ini. (coi/mar)
Baca Juga: Blusukan ke Pasar Blimbing, Abah Anton-Dimyati Disambut Tangisan Pedagang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News