BANGSAONLINE.com - Sudah 100 hari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
. Sejumlah pencapaian juga mulai terlihat nyata, termasuk di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP).
Baca Juga: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Gelar Constatering dan Sita Eksekusi di Desa Sengonagung
Salah satunya ialah terselesaikannya empat Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini ada 4 paket pengadaan (tanah) yang telah selesai, sedangkan beberapa masih on going, ada 9 paket. Yang telah selesai antara lain untuk infrastruktur tahap satu, sistem pengelolaan air minum, jalan di Pasar Sepaku, dan yang terakhir Jalan Tol Akses Menuju IKN,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam acara Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja Menteri AHY yang berlangsung pada Jumat (07/06/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Bukan hanya Pengadaan Tanah di IKN, Pengadaan Tanah juga telah berhasil dilakukan di lima lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya.
Baca Juga: Wamen ATR/BPN Terima Laporan Hasil Kajian Sistematik dari Ombudsman
Lima lokasi tersebut adalah Makassar New Port, Bendungan Lolak, Bendungan Ameroro Tahap I, Jalan Tol Pekanbaru Ruas Bangkinang, dan Bendungan Sepaku Semoi Tahap I.
Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) PTPP juga telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di beberapa lokasi yang tertimpa bencana seperti yang dilakukan di Kabupaten Cianjur, Kota Palu, dan Pekanbaru.
Konsolidasi Tanah dilakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga korban bencana.
Baca Juga: Gandeng JICA, Dirjen PTPP Harap Pengelolaan Pertanahan Semakin Inovatif dan Berdampak
“Di Cianjur ini tadi masyarakat menjadi korban gempa bumi pada 2022, kita datang kemarin sudah dilakukan Konsolidasi Tanah. Rumahnya hancur setelah itu sebagian tanahnya disukarelakan masyarakat untuk dibangun fasilitas umum, jalan, sanitasi, dan sebagainya,” ucap Menteri AHY.
Konsolidasi Tanah di Kabupaten Cianjur ini juga melibatkan kolaborasi banyak pihak seperti Rumah Amal Salman, Institut Teknologi Bandung, dan pemerintah daerah. Dengan Konsolidasi Tanah ini, harga tanah masyarakat pun mengalami peningkatan.
Begitu pula yang dilakukan di Kota Palu. Kepada masyarakat yang menjadi korban likuefaksi pada tahun 2018 dilakukan Konsolidasi Tanah berupa relokasi ke hunian tetap (Huntap).
Baca Juga: Buka GTRA Jatim, Dirjen Agraria Sampaikan Peran Reforma Agraria dalam Mendukung Asta Cita
Sebanyak 655 sertifikat diserahkan kepada masyarakat tang kini tinggal di huntap tersebut.
Selain memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di hunian sementara, sengketa dan konflik pertanahan juga berhasil diurai.
Hal serupa pun rencananya akan dilakukan kepada korban erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Jadi Saksi Pelantikan Pejabat Generasi Pertama Kantor Komunikasi Kepresidenan
301 keluarga yang tadinya tinggal di area gunung api akan di relokasi ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Menteri AHY telah mengunjungi lokasi tersebut dan memastikan tanah sudah clean and clear, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjutinya dengan melakukan pengadaan tanah.(afa/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News