SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedang giat memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH). Dari total 1.108 rumah yang tidak layak huni, sebanyak 368 unit rumah yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil diperbaiki.
Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan bahwa program RTLH ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, termasuk Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), Kodim dengan program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa), perusahaan-perusahaan melalui bantuan CSR (Corporate Social Responsibility), serta partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
"Semoga program ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu meningkatkan kesejahteraannya. Sebagai salah satu kota penyangga Surabaya, Sidoarjo harus memastikan tidak ada rumah yang tidak layak huni. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan untuk program ini," ucap Subandi saat meninjau RTLH di Dusun Daleman, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (18/7/2024).
Ia menegaskan bahwa program RTLH ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengentaskan kemiskinan.
Meskipun identifikasi sudah dilakukan, pihaknya mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan rumah yang masih memerlukan perbaikan segera.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang
"Kami terus memantau dan segera menindaklanjuti jika ada rumah yang tidak layak. Bahkan, kami tidak menunggu program jika anggaran sudah tersedia, langsung kami tinjau. Akhir-akhir ini, dua hingga empat kali dalam seminggu, rumah yang tidak layak huni telah berhasil diperbaiki," ungkapnya.
Program RTLH juga mencakup perbaikan struktur bangunan, sanitasi, dan fasilitas dasar lainnya. Diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan warga.
"Selain RTLH, kami juga memiliki program ODF (Open Defecation Free) yang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk membangun 2.200 septictank pada tahun 2025," jelasnya.
Baca Juga: Tim Paslon Subandi-Mimik Lapor Pengerusakan APK, Ini Kata Bawaslu Sidoarjo
Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, Bachruni Aryawan, menyebut bahwa program bantuan ini melibatkan berbagai sumber dana, termasuk anggaran pemerintah pusat, APBD, dan CSR.
"Salah satu upaya dalam mengatasi kumuh adalah melalui program pavingisasi, rehabilitasi sanitasi, pembangunan jamban sehat, serta kerja sama dengan Dinas PUBMSDA dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)," jelasnya.
Anita, seorang warga Dusun Daleman, Kelurahan Pekauman No. 66 RT 9 RW 3, menyambut baik program ini. Ia mengakui bahwa program tersebut telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal perbaikan rumah yang layak huni.
Baca Juga: Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Pjs Bupati Sidoarjo Sidak RSUD Notopuro
"Saya sangat senang, rumah saya yang dulunya tidak layak, kini sudah lebih baik berkat bantuan dari bupati dan timnya. Terima kasih banyak," ucapnya dengan haru. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News